Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah memulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5,8% hingga 6,3%. Proyeksi ini diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam sebuah forum koordinasi pembangunan. RKP 2026 mengusung tema sentral yaitu 'Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif'.

Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tinggi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan. Target yang ditetapkan adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2026. Namun, ia juga mengakui adanya potensi risiko penurunan akibat ketidakpastian global yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target minimal pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% sebagai langkah antisipasi.

Selain pertumbuhan ekonomi, RKP 2026 juga menyasar sejumlah indikator kesejahteraan sosial. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat dihilangkan hingga mencapai 0%. Tingkat kemiskinan secara umum diharapkan turun menjadi antara 6,5% hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada dalam rentang 4,44% hingga 4,96%. Upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi juga menjadi fokus, dengan target rasio gini antara 0,377 hingga 0,380. Dari sisi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah berupaya meningkatkan indeks modal manusia hingga mencapai level 0,57.

Untuk mencapai target-target ambisius ini, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya efektivitas program dan anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan.

Rachmat Pambudy juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyusunan RKP 2026. Presiden menekankan agar RKP fokus pada program-program yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2026 dibagi menjadi dua klaster utama, yaitu kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Secara lebih rinci, klaster kedaulatan pangan dan energi mencakup sektor-sektor:

• Pangan
• Energi
• Air
• Pengelolaan Sampah

Sementara itu, klaster ekonomi yang produktif dan inklusif meliputi bidang-bidang:

• Pendidikan dan Kesehatan
• Deregulasi dan Kepastian Hukum
• Pertahanan Semesta
• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
• Adopsi Teknologi dan Inovasi
• Percepatan Pengentasan Kemiskinan
• Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi

Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa program-program yang dirancang dalam RKP 2026 bertujuan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas. Ia juga menambahkan bahwa beberapa program telah berjalan dan menunjukkan perkembangan positif menuju arah yang lebih baik.