Mengurai Kemacetan Jakarta: Fokus pada Manajemen Parkir yang Efektif

Kemacetan kronis yang melanda Jakarta terus menjadi momok yang memerlukan solusi komprehensif. Salah satu pendekatan yang tengah dikaji secara mendalam adalah melalui manajemen parkir yang efektif. Wacana mengenai penyesuaian tarif parkir sebagai instrumen untuk memengaruhi perilaku masyarakat dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi terus bergulir.

Namun, implementasi kebijakan tarif parkir bukanlah perkara sederhana. Respons masyarakat terhadap potensi kenaikan tarif parkir cenderung beragam, bahkan tidak sedikit yang menunjukkan penolakan. Diskusi mengenai tarif parkir yang ideal menjadi semakin kompleks dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi.

Susilo Dewanto, Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa dalam pembahasan mengenai parkir, penentuan tarif yang tepat menghadapi tantangan tersendiri. Menurutnya, fokus utama kebijakan parkir seharusnya bukan sekadar mengukur kemampuan masyarakat dalam membayar tarif, melainkan lebih kepada upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan.

"Penetapan tarif parkir berbeda dengan penentuan tarif angkutan umum, karena itu diukur kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat," ujarnya dalam sebuah diskusi.

Lebih lanjut, Susilo menambahkan bahwa kebijakan tarif parkir yang lebih tinggi tidak hanya menyasar kendaraan roda empat, tetapi juga dapat diterapkan pada kendaraan roda dua. Ia mencontohkan penerapan tarif progresif, di mana biaya parkir akan meningkat seiring dengan durasi parkir. Model ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi pengguna kendaraan untuk tidak berlama-lama parkir di area publik.

Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) juga memberikan rekomendasi penting terkait manajemen parkir di Jakarta. ITDP menekankan bahwa tujuan manajemen parkir bukan hanya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga untuk memprioritaskan fungsi ruang publik bagi aktivitas manusia. Ruang-ruang yang sebelumnya digunakan untuk parkir dapat dialihfungsikan menjadi fasilitas publik yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

ITDP merekomendasikan penerapan Zonasi Manajemen Parkir di pusat kota Jakarta. Implementasi zonasi parkir diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, termasuk penurunan emisi PM 2.5 sebesar 18 ton dan NOx sebesar 150 ton. Selain itu, zonasi parkir juga berpotensi menciptakan ruang tambahan untuk hunian, dengan estimasi sekitar 56.000 unit.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai rekomendasi ITDP:

• Pengurangan Ketergantungan Kendaraan Pribadi: Mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum atau moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
• Prioritas Ruang Publik: Mengalihkan fungsi ruang parkir menjadi area pejalan kaki, taman, atau fasilitas publik lainnya.
• Penurunan Emisi: Mengurangi dampak negatif polusi udara dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
• Peningkatan Ketersediaan Hunian: Menciptakan lebih banyak ruang untuk pembangunan perumahan di pusat kota.

Manajemen parkir yang efektif dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan parkir dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.