Transparansi Rekrutmen Tim FOLU Net Sink 2030 Dipertanyakan, Anggota DPR Desak Menteri Kehutanan Buka Seluruh Detail

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, untuk mengungkapkan secara rinci proses rekrutmen tim Operation Management Office (OMO) dalam program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Desakan ini muncul menyusul pemberitaan mengenai sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menempati posisi strategis dalam struktur tim tersebut. Johan menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan program nasional ini berjalan efektif dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.

"Proses seleksi anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus transparan dan berbasis kompetensi," tegas Johan dalam siaran persnya. "Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang diterapkan untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan semata-mata penempatan berdasarkan afiliasi politik, melainkan dilandasi oleh keahlian dan kompetensi yang relevan dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan." Ia menambahkan bahwa penempatan individu yang memiliki afiliasi politik di posisi strategis dalam sektor lingkungan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan, mengingat program FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen.

Johan juga menyoroti perlunya keterbukaan terkait sumber pendanaan program tersebut. Meskipun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) telah menyatakan bahwa anggaran berasal dari donatur internasional, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Johan tetap mendesak agar detail sumber dana, besaran honorarium yang diberikan kepada setiap anggota tim, serta mekanisme alokasi anggaran dipublikasikan. Keterbukaan ini, menurutnya, krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan membangun kepercayaan publik terhadap program yang sangat penting ini.

"Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik," ujar Johan. "Program FOLU Net Sink 2030, sebagai program strategis dalam mitigasi perubahan iklim, harus dikelola oleh individu-individu yang memiliki kapasitas dan integritas di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim. Profesionalisme harus diutamakan agar program ini berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi wacana politik semata." Ia pun mendesak KLHK untuk melakukan evaluasi komposisi tim dan mekanisme kerjanya guna memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Johan menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan dana sesuai peruntukan dan sesuai standar profesional. Ia juga meminta dibentuknya tim independen untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana dan kinerja tim FOLU Net Sink 2030. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan menjaga integritas program nasional yang sangat penting ini. Johan menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan kunci kesuksesan program FOLU Net Sink 2030, dan transparansi adalah langkah pertama yang harus diambil.

Poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan KLHK:

• Transparansi proses rekrutmen.
• Keterbukaan informasi mengenai sumber dana dan alokasi anggaran.
• Kompetensi dan profesionalisme anggota tim.
• Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif dan independen.
• Pentingnya menjaga integritas program nasional.

Johan berharap KLHK akan menanggapi desakan ini dengan segera dan berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dalam semua aspek program FOLU Net Sink 2030.