Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa tindakan vasektomi harus didasari kerelaan individu dan tidak boleh dipaksakan sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial (bansos). Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap usulan dari Gubernur Jawa Barat, yang menyarankan agar vasektomi dijadikan salah satu kriteria penerima bansos.

"Tidak boleh ada paksaan dalam vasektomi. Ini adalah hak asasi manusia, dan vasektomi harus didasari kerelaan," tegas Cak Imin di Bogor, seperti dikutip pada Senin (5/5/2025). Ia juga menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan vasektomi sebagai prasyarat untuk mendapatkan bansos.

Cak Imin memastikan bahwa program bansos harus inklusif dan menjangkau seluruh warga yang membutuhkan tanpa syarat tambahan yang melanggar hak asasi manusia. "Tidak ada aturan yang mengaitkan bansos dengan tindakan vasektomi," imbuhnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada warga yang berhak menerima bantuan yang terlewatkan.

"Presiden telah menginstruksikan bahwa semua yang berhak menerima bantuan harus mendapatkannya," kata Cak Imin.

Meski demikian, Cak Imin mengakui pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perencanaan keluarga. "Kita perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program keluarga berencana (KB), termasuk vasektomi, sebagai syarat utama. Menurutnya, langkah ini dapat mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga pra-sejahtera dan memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih adil.

Gubernur tersebut berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi solusi atas tingginya angka kelahiran melalui operasi caesar di kalangan keluarga pra-sejahtera, yang biayanya mencapai sekitar Rp 25 juta per tindakan. "Seluruh bantuan pemerintah akan diintegrasikan dengan program KB. Kita tidak ingin negara hanya menjamin kesehatan dan kelahiran keluarga yang sama berulang kali," ujar Gubernur Jawa Barat pada Selasa (29/4/2025).

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Vasektomi adalah Hak Individu: Keputusan untuk melakukan vasektomi harus didasari kerelaan dan tidak boleh dipaksakan.
• Tidak Ada Syarat Vasektomi untuk Bansos: Tidak ada aturan yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.
• Bansos Harus Inklusif: Program bansos harus menjangkau semua warga yang membutuhkan tanpa diskriminasi.
• Pentingnya Kesadaran KB: Perlu terus ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.
• Integrasi KB dalam Program Pemerintah: Pemerintah perlu mengintegrasikan program KB dalam berbagai program bantuan dan layanan publik.