Pemerintah Provinsi Bali secara tegas menyatakan penolakannya terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di wilayahnya. Penolakan ini didasari oleh keyakinan bahwa Bali telah memiliki sistem pengamanan tradisional yang kuat dan terstruktur, yang diwujudkan dalam peran aktif pecalang dan keberadaan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menekankan bahwa lebih dari 1.400 desa adat di Bali telah memiliki pecalang yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah adat masing-masing. Menurutnya, pecalang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali, sehingga mampu menjaga estetika dan keharmonisan lingkungan secara efektif.

"Pecalang dan desa adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali," ujar Giri Prasta di Kantor Gubernur Bali. "Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah adat dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya Bali tetap terjaga."

Selain pecalang, Pemprov Bali juga telah membentuk Bankamda sebagai program kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan desa. Bankamda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat.

"Dengan adanya pecalang dan Bankamda, kami yakin bahwa Bali telah memiliki sistem pengamanan yang kuat dan memadai," kata Giri Prasta. "Kami tidak melihat perlunya kehadiran ormas dari luar Bali yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban."

Giri Prasta juga mengajak seluruh masyarakat Bali untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Ia menekankan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Sementara itu, Ketua GRIB Bali, Yosep Nahak, belum memberikan komentar terkait penolakan keberadaan ormasnya di Bali. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan dalam beberapa hari ke depan setelah situasi mereda.

Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster, telah menyatakan akan membahas kemunculan GRIB Jaya di Pulau Dewata. Kehadiran ormas yang dipimpin oleh Hercules Rosario de Marshal ini memang menuai polemik dan penolakan dari sebagian masyarakat Bali.

Penolakan terhadap GRIB Jaya di Bali mencerminkan komitmen kuat masyarakat Bali untuk menjaga kearifan lokal dan sistem pengamanan tradisional yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan pecalang dan Bankamda dianggap sebagai representasi dari kekuatan dan kemandirian masyarakat Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya.

Adapun beberapa poin penting yang menjadi dasar penolakan GRIB Jaya:

• Keberadaan Pecalang: Bali memiliki pecalang di setiap desa adat yang secara turun temurun menjaga keamanan dan ketertiban.
• Program Bankamda: Kemitraan antara kepolisian dan masyarakat desa adat dalam menjaga keamanan.
• Kearifan Lokal: Masyarakat Bali menjunjung tinggi kearifan lokal dan sistem pengamanan tradisional.
• Potensi Konflik: Kekhawatiran akan potensi konflik antara ormas baru dan sistem pengamanan yang sudah ada.

Dengan penolakan ini, Pemprov Bali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, serta menghormati kearifan lokal yang telah menjadi identitas Pulau Dewata.