Gubernur Lampung Ungkap Kekecewaan Mendalam Terkait Aksi Protes Harga Singkong

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, baru-baru ini menyampaikan kekecewaannya atas respons massa pengunjuk rasa terkait isu harga singkong di wilayahnya. Insiden tersebut terjadi di Balai Keratun, Bandar Lampung, Senin (5/5/2025), saat gubernur berupaya membuka ruang dialog dengan perwakilan petani.

Mirza, sapaan akrabnya, mengungkapkan rasa frustrasinya setelah menunggu cukup lama perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi. Ia bahkan sempat melontarkan pernyataan bernada tinggi yang mencerminkan kekesalannya karena merasa upaya baiknya untuk mencari solusi bersama tidak direspon dengan baik. Sang Gubernur merasa lelah menghadapi situasi tersebut.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa dirinya telah berinisiatif untuk menghampiri massa aksi dan mengundang perwakilan untuk duduk bersama mencari solusi terkait anjloknya harga singkong. Namun, setelah menunggu sekitar 20 menit, hanya sedikit perwakilan yang bersedia hadir. Hal ini membuat Mirza merasa bahwa sebagian besar massa aksi tidak sepenuhnya memahami kompleksitas permasalahan yang ada.

"Saya mengajak bicara baik-baik, apa bisa menjelaskan hal ini di tempat itu?" ujarnya, menyiratkan bahwa forum dialog adalah cara terbaik untuk mengurai masalah dan mencari solusi yang komprehensif.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan bahwa kebijakan terkait harga singkong saat ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa mekanisme penetapan harga idealnya didasarkan pada kesepakatan antara semua pihak terkait, bukan pemaksaan dari satu pihak saja. Ia menyayangkan sikap pengunjuk rasa yang menolak ajakan dialog, padahal menurutnya, forum diskusi adalah wadah yang tepat untuk menyampaikan aspirasi dan mencari titik temu.

Upaya dialog tersebut akhirnya menemui jalan buntu setelah 20 menit berlalu tanpa kehadiran perwakilan massa petani yang signifikan. Situasi ini semakin memperkeruh suasana, terlebih setelah sebelumnya terjadi bentrokan antara ratusan petani singkong dan mahasiswa dengan aparat kepolisian di kompleks Pemerintah Provinsi Lampung.

Aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes atas penurunan harga singkong yang tajam, yang sangat merugikan para petani di berbagai kabupaten di Lampung. Para petani menuntut pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga singkong dan memberikan kepastian pendapatan bagi mereka.

Penolakan terhadap ajakan dialog oleh sebagian massa aksi menunjukkan bahwa ada miskomunikasi dan ketidakpercayaan antara pemerintah daerah dan petani. Situasi ini memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan inklusif untuk menjembatani perbedaan pandangan dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah harga singkong di Lampung.

• Petani singkong melakukan aksi unjuk rasa di kantor gubernur.
• Aksi unjuk rasa berujung bentrok.
• Gubernur lampung mengajak perwakilan petani untuk berdialog.
• Para petani menolak ajakan dialog dari gubernur.