Bareskrim Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyimpangan Barang Subsidi

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menyatakan perang terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan barang bersubsidi. Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik-praktik ilegal tersebut, siapa pun yang berada di belakangnya.

"Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam penyimpangan barang-barang bersubsidi. Laporkan kepada kami, dan kami akan tindak lanjuti. Komitmen kami jelas, kami tidak peduli siapa yang membekingi kegiatan ini, kami akan luruskan," tegas Nunung dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Nunung menambahkan bahwa pelaku penyalahgunaan barang bersubsidi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat. Tindakan mereka secara langsung berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi pemerintah. Oleh karena itu, Bareskrim tidak akan ragu untuk mengusut tuntas setiap kasus penyalahgunaan barang bersubsidi.

Lebih lanjut, Nunung mengungkapkan bahwa para pelaku seringkali menggunakan taktik intimidasi dengan mencatut nama-nama pejabat tinggi negara untuk melancarkan aksi mereka dan menghindari jeratan hukum. Meskipun demikian, ia menolak untuk mengungkapkan identitas tokoh-tokoh yang namanya disalahgunakan oleh para pelaku.

"Para pelaku ini seringkali 'menjual nama' untuk menakut-nakuti dan menciptakan kesan bahwa mereka memiliki perlindungan dari pihak berwenang," ujarnya.

Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi

Bareskrim Polri baru-baru ini berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di wilayah Karawang, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah. Meskipun terjadi di lokasi yang berbeda, kedua kasus ini memiliki modus operandi yang serupa, yaitu pemindahan isi LPG subsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Dalam dua kasus tersebut, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Akibat tindakan ilegal para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 6 miliar.

Kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Bareskrim Polri dalam memberantas segala bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya penyimpangan barang bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Berikut ini format markdown yang bisa digunakan untuk keperluan konversi ke HTML:

markdown

Bareskrim Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyimpangan Barang Subsidi

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menyatakan perang terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan barang bersubsidi. Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik-praktik ilegal tersebut, siapa pun yang berada di belakangnya.

"Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam penyimpangan barang-barang bersubsidi. Laporkan kepada kami, dan kami akan tindak lanjuti. Komitmen kami jelas, kami tidak peduli siapa yang membekingi kegiatan ini, kami akan luruskan," tegas Nunung dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Nunung menambahkan bahwa pelaku penyalahgunaan barang bersubsidi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat. Tindakan mereka secara langsung berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi pemerintah. Oleh karena itu, Bareskrim tidak akan ragu untuk mengusut tuntas setiap kasus penyalahgunaan barang bersubsidi.

Lebih lanjut, Nunung mengungkapkan bahwa para pelaku seringkali menggunakan taktik intimidasi dengan mencatut nama-nama pejabat tinggi negara untuk melancarkan aksi mereka dan menghindari jeratan hukum. Meskipun demikian, ia menolak untuk mengungkapkan identitas tokoh-tokoh yang namanya disalahgunakan oleh para pelaku.

"Para pelaku ini seringkali 'menjual nama' untuk menakut-nakuti dan menciptakan kesan bahwa mereka memiliki perlindungan dari pihak berwenang," ujarnya.

Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi

Bareskrim Polri baru-baru ini berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di wilayah Karawang, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah. Meskipun terjadi di lokasi yang berbeda, kedua kasus ini memiliki modus operandi yang serupa, yaitu pemindahan isi LPG subsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Dalam dua kasus tersebut, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Akibat tindakan ilegal para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 6 miliar.

Kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Bareskrim Polri dalam memberantas segala bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya penyimpangan barang bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.