Normalisasi Ciliwung: Transparansi Kompensasi dan Dukungan Warga Bidara Cina

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar melaksanakan program normalisasi Sungai Ciliwung untuk menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda wilayah Jakarta Timur, khususnya di kawasan Bidara Cina, Cawang, dan Pengadegan. Program ini melibatkan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai, sebuah langkah yang menurut Lurah Bidara Cina, Suhartono, mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Suhartono menegaskan, hingga saat ini belum ada warga yang menolak pembebasan lahan tersebut. Hal ini disampaikan Suhartono dalam wawancara dengan Kompas.com pada Sabtu, 8 Maret 2025. Ia menekankan bahwa program normalisasi ini merupakan program pemerintah yang semestinya didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Suhartono menjelaskan bahwa skema kompensasi bagi warga yang lahannya terdampak pembebasan lahan ini sepenuhnya diatur dan dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Sebagai lurah, ia mengaku belum terlibat dalam proses penyusunan skema kompensasi tersebut, mengingat kewenangan tersebut berada di tingkat provinsi. Ia menambahkan bahwa biasanya proses pengadaan tanah dalam proyek pemerintah melibatkan bagian khusus yang menangani hal tersebut di lingkungan Dinas SDA. Meskipun demikian, Suhartono memastikan bahwa proses pembebasan lahan akan dilakukan dengan transparan dan berkeadilan bagi warga terdampak.

Lebih lanjut, Suhartono memaparkan sejumlah manfaat yang akan dirasakan warga Bidara Cina pasca-normalisasi Sungai Ciliwung. Ia optimistis normalisasi akan meningkatkan aksesibilitas wilayah. Saat ini, akses jalan utama di wilayah tersebut masih terbatas pada Jalan Tanjung Lengkong. Dengan normalisasi sungai, diharapkan akan tersedia akses jalan baru, sehingga mobilitas warga semakin lancar. Selain itu, normalisasi juga diharapkan dapat mencegah banjir yang selama ini kerap melanda kawasan tersebut. Menurutnya, kondisi kawasan yang lebih rapi dan terbebas dari ancaman banjir akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup warga.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Kamis, 6 Maret 2025, menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Ia menegaskan bahwa pembebasan lahan ini akan dilakukan secara humanis dan memastikan tidak ada warga yang dirugikan. Pemprov DKI menargetkan tiga wilayah utama untuk program normalisasi ini: Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina – ketiga wilayah ini dikenal rawan banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. Pramono Anung memastikan bahwa pembebasan lahan akan dilakukan di tiga wilayah tersebut. Proses koordinasi dengan kementerian terkait akan segera dilakukan untuk memastikan kelancaran program ini.

Secara keseluruhan, program normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah Bidara Cina mendapat dukungan penuh dari warga setempat, dengan harapan peningkatan aksesibilitas, pencegahan banjir, dan penataan kawasan yang lebih baik. Transparansi proses kompensasi dan koordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan program ini.