Sumatera Utara Terus Bergelut dengan Darurat Narkoba: Desakan untuk BNN Lebih Agresif
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, kembali menyoroti permasalahan pelik penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, Hinca menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di provinsi tersebut.
"Saya sejak lama sudah menyampaikan, BNN harus menunjukkan ketegasannya. Jika tidak ingin dibubarkan, BNN harus bertindak lebih 'sanggar'," tegas Hinca di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Politisi tersebut mengomentari data BNN mengenai wilayah-wilayah yang masuk kategori 'waspada' dan 'bahaya' terkait peredaran narkotika. Data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tersebut berada di Pulau Jawa.
"Data ini menunjukkan keunikan tersendiri, antara kategori 'bahaya' dan 'waspada' dengan jumlah penggunanya. Wilayah rawan narkoba dengan kategori 'bahaya' dan 'waspada' sebagian besar masih berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur," jelas Hinca.
Meski jumlah kawasan rawan narkoba di Sumatera Utara relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di Jawa, Hinca menekankan bahwa provinsinya menduduki peringkat pertama dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional selama lima tahun berturut-turut.
"Sumatera Utara terus menerus menjadi juara nasional dalam hal prevalensi penyalahgunaan narkoba," ujarnya.
Hinca menduga tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara berkaitan erat dengan banyaknya perkebunan dan aktivitas perikanan di wilayah tersebut. Ia mendorong BNN untuk meningkatkan kegiatan intelijen guna memberantas peredaran narkoba secara efektif.
"Saya menduga, tingginya angka pengguna narkoba di Sumatera Utara disebabkan oleh banyaknya perkebunan dan nelayan. Narkoba seringkali digunakan untuk meningkatkan stamina," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hinca mendukung pendekatan intelijen yang diusung oleh Kepala BNN, Marthinus Hukom. Ia meyakini bahwa dengan pengalaman yang dimiliki, Marthinus mampu mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia.
Sebelumnya, Kepala BNN Marthinus Hukom mengungkapkan bahwa perputaran uang dari bisnis narkoba di Indonesia mencapai angka fantastis, yaitu Rp 500 triliun. Ia juga membenarkan bahwa Sumatera Utara merupakan provinsi dengan prevalensi narkoba tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019, lima provinsi dengan angka prevalensi tertinggi adalah:
- Sumatera Utara (6,5%)
- Sumatera Selatan (5%)
- DKI Jakarta (3,3%)
- Sulawesi Tengah (2,8%)
- Daerah Istimewa Yogyakarta (2,3%)