Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat realisasi Initial Public Offering (IPO) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan daerah melalui mekanisme pasar modal.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses IPO PAM Jaya. Hal ini menyusul rencana Bank DKI yang lebih dulu diumumkan untuk melantai di bursa saham.

"Hari ini, Direktur Utama PAM Jaya akan mempresentasikan roadmap IPO kepada kami," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar rapat khusus untuk membahas secara mendalam roadmap IPO PAM Jaya. Rapat ini akan mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses IPO. Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi dan mempercepat realisasi IPO PAM Jaya.

Dalam rapat Komisi II DPR RI sebelumnya, Pramono Anung telah mengungkapkan rencana Pemprov DKI untuk mendorong beberapa BUMD, termasuk Bank DKI dan PAM Jaya, untuk melakukan IPO.

"Kami berpandangan bahwa selama masa kepemimpinan kami, akan ada dua atau tiga BUMD yang akan kami IPO-kan. Termasuk Bank DKI, karena nantinya, ketika ibu kota tidak lagi di Jakarta, kami akan mengubah nama dan melakukan re-branding terhadap Bank DKI," jelas Pramono Anung.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait IPO BUMD DKI Jakarta:

• Tujuan Utama: Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas BUMD.
• BUMD Prioritas: Bank DKI dan PAM Jaya.
• Proses: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal dan memfasilitasi proses IPO.
• Tantangan: Identifikasi dan mitigasi hambatan yang mungkin muncul selama proses IPO.
• Latar Belakang: Rencana IPO ini merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI untuk memperkuat BUMD dan mempersiapkan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan, termasuk perpindahan ibu kota.