Dinamika Polarisasi dalam Pengembangan Energi Panas Bumi: Studi Kasus dan Solusi Mitigasi

Polarisasi, sebuah fenomena sosial di mana masyarakat terkelompokkan ke dalam kubu-kubu yang berseberangan, menjadi tantangan serius dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam isu pengembangan energi. Dalam konteks transisi energi dan pemanfaatan sumber daya alam, polarisasi dapat menghambat kemajuan dan memicu konflik yang merugikan. Konferensi yang diselenggarakan oleh Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta di University Club UGM, pada 24-25 April 2025 lalu mengangkat isu ini dengan tema besar "Polarization and Its Discontent in the Global South: Mitigation Measures, Strategies and Policies".

Konferensi ini menghadirkan akademisi, aktivis, dan cendekiawan dari berbagai negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, Brasil, dan Kolombia, yang memiliki kesamaan dalam kekayaan sumber daya alam dan tantangan polarisasi. Diskusi mendalam dilakukan untuk mencari solusi dan strategi mitigasi yang efektif.

Salah satu studi kasus yang menjadi sorotan adalah pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Jonathan Davis Smith, peneliti dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, mempresentasikan hasil penelitian kolaboratifnya yang mengungkap adanya polarisasi narasi terkait energi panas bumi. Narasi tentang transisi energi hijau dan pemanfaatan energi panas bumi seringkali tidak selaras dengan realitas yang dihadapi masyarakat lokal.

Sejak tahun 1980-an, energi panas bumi telah menjadi proyek andalan pemerintah Indonesia. Dengan adanya dorongan global untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia semakin gencar mengembangkan energi panas bumi sebagai bagian dari transisi energi hijau. Narasi yang dibangun adalah bahwa energi panas bumi lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil dan dapat memberdayakan masyarakat lokal. Namun, temuan Smith dan timnya menunjukkan adanya pertentangan dari masyarakat lokal di sekitar 60 lokasi yang disurvei. Pertentangan ini disebabkan oleh dampak negatif pembangunan dan aktivitas energi panas bumi terhadap lingkungan.

Smith menjelaskan bahwa masyarakat lokal seringkali ditempatkan pada posisi sebagai "pelindung lingkungan" atau "penolak" pembangunan. Pendapat mereka seringkali diabaikan oleh kalangan elite yang menganggapnya sebagai penghalang pembangunan energi hijau. Pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat seringkali tidak representatif, hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat lokal dan adat yang setuju, sementara suara mayoritas tidak didengar. Bahkan, intimidasi terkadang digunakan untuk memecah belah masyarakat.

Direktur ICRS, Zainal Abidin Bagir, menyoroti bahwa situasi yang tampak "kurang terpolarisasi" seringkali menyembunyikan polarisasi yang sebenarnya. Ada wacana yang dikontrol untuk menciptakan ilusi bahwa tidak ada polarisasi. Nicholas Adam, seorang filsuf dari University of Birmingham, menambahkan bahwa polarisasi adalah sesuatu yang dibentuk secara artifisial. Perbedaan pendapat selalu ada, namun narasi politik seringkali membesar-besarkannya sehingga menciptakan polarisasi di masyarakat.

Untuk mengatasi polarisasi dalam pengembangan energi panas bumi, Smith menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif, pertimbangan yang matang terhadap pendapat masyarakat lokal, dan aksi kolektif yang melibatkan semua pihak. Pembangunan energi hijau harus selaras dengan keberlanjutan lokal dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Berikut adalah poin-poin penting yang dapat ditarik dari berita ini:

• Polarisasi adalah tantangan serius dalam pengembangan energi panas bumi.
• Narasi tentang transisi energi hijau seringkali tidak selaras dengan realitas di lapangan.
• Pendapat masyarakat lokal seringkali diabaikan atau tidak direpresentasikan dengan baik.
• Komunikasi yang inklusif, pertimbangan yang matang, dan aksi kolektif diperlukan untuk mengatasi polarisasi.
• Pembangunan energi hijau harus selaras dengan keberlanjutan lokal dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Dengan memahami dinamika polarisasi dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, diharapkan pengembangan energi panas bumi dapat berjalan lebih harmonis dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.