Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan tanggapan terhadap wacana menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos). Gagasan yang menuai pro dan kontra ini, menurutnya, memerlukan pengkajian mendalam dari berbagai perspektif, termasuk aspek agama dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Saifullah Yusuf menekankan bahwa penyaluran bansos tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau memberatkan masyarakat. "Usulan tersebut harus ditinjau dari berbagai sudut pandang, mulai dari agama, HAM, hingga regulasi terkait bansos. Kita tidak bisa bertindak sewenang-wenang atau memberikan bansos dengan persyaratan yang memberatkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa pemerintah akan meluangkan waktu untuk mempelajari dan mengkaji usulan tersebut secara komprehensif. Ia juga menyinggung adanya penolakan dari sejumlah tokoh agama terkait wacana ini. "Kita akan menerima semua masukan dengan baik, termasuk dari tokoh agama, penggiat HAM, MUI, NU, dan tokoh-tokoh lainnya. Pertimbangan agama, HAM, dan aspek lainnya tidak mungkin kita abaikan," tegasnya.

Saifullah Yusuf menilai bahwa usulan tersebut kurang relevan jika dikaitkan dengan syarat penerimaan bansos. Meskipun demikian, ia menghormati gagasan tersebut sebagai sebuah ide. "Sebagai sebuah ide, tentu kita hormati. Namun, dalam membuat aturan, perlu adanya pendalaman yang matang. Ini masih sebatas ide dan belum mempertimbangkan berbagai aspek. Program Keluarga Berencana (KB) selama ini sudah berjalan dengan baik melalui edukasi, imbauan, dan ajakan," jelasnya.

Wacana ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bansos di wilayahnya. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bantuan pemerintah didistribusikan secara adil dan merata. Ia juga menekankan pentingnya peran laki-laki dalam program KB.

"Jangan membebani reproduksi hanya kepada perempuan. Perempuan jangan menjadi satu-satunya pihak yang menanggung beban reproduksi, laki-laki juga harus berperan," kata Dedi Mulyadi. Ia menambahkan bahwa banyak keluarga prasejahtera memiliki banyak anak padahal kebutuhan mereka belum terpenuhi, sehingga KB, khususnya vasektomi, menjadi penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dedi Mulyadi juga mencontohkan program pemasangan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera di Jawa Barat, di mana KB menjadi salah satu syaratnya. "Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tetapi syaratnya harus KB dulu," tegasnya, seraya menekankan bahwa laki-laki yang harus mengikuti program KB.