Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan tegas untuk menekan biaya haji tahun mendatang, dengan target ambisius menjadikan biaya haji Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia. Instruksi ini disampaikan langsung kepada Menteri Agama, Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, menggarisbawahi pentingnya koordinasi intensif dan pencarian solusi inovatif untuk mencapai efisiensi biaya.

Prabowo Subianto secara khusus menyoroti peran Garuda Indonesia dalam upaya ini, menekankan perlunya efisiensi operasional untuk menekan biaya transportasi. Sebelumnya, pemerintah telah berhasil menurunkan biaya haji sebesar Rp 4 juta untuk 203.000 jemaah haji tahun ini, namun Prabowo Subianto menilai bahwa angka tersebut masih dapat ditekan lebih lanjut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa tanpa upaya efisiensi yang signifikan, biaya haji seharusnya justru lebih mahal, terutama mengingat berkurangnya bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Salah satu faktor utama yang memengaruhi biaya adalah durasi tinggal jemaah di Arab Saudi, yang menghabiskan sekitar Rp 50 miliar per hari. Oleh karena itu, pengurangan durasi tinggal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menghemat biaya.

Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan bahwa efisiensi sebesar Rp 600 miliar telah dicapai melalui negosiasi dengan pihak Arab Saudi, terutama pada komponen operasional layanan umum. Efisiensi ini memungkinkan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi Rp 55,4 juta. Selain layanan, efisiensi juga dilakukan pada komponen akomodasi, konsumsi, dan layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna) melalui negosiasi yang efektif.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengakui beratnya tugas yang diemban untuk menindaklanjuti perintah Presiden. Upaya efisiensi akan difokuskan pada penelusuran komponen biaya, termasuk transportasi, konsumsi, dan akomodasi, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti potensi penghematan pada biaya katering dan transportasi, terutama dengan memaksimalkan pemanfaatan pesawat carteran yang seringkali kembali kosong setelah mengantar jemaah haji. Salah satu solusi yang diusulkan adalah kerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi untuk mengisi pesawat dengan wisatawan lokal yang bepergian selama musim haji. Skema-skema inovatif seperti ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi secara signifikan.

Upaya menekan biaya haji ini menjadi prioritas utama pemerintah, dengan harapan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dengan biaya yang lebih terjangkau.