Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya terhadap program vasektomi, khususnya bagi pria dari kalangan penerima bantuan sosial. Penegasan ini disampaikan di tengah pro dan kontra, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sapaan KDM, menjelaskan bahwa program vasektomi sebenarnya merupakan program nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Menurutnya, program ini legal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

KDM menanggapi fatwa MUI Jabar yang mengharamkan vasektomi kecuali dalam kondisi tertentu. MUI Jabar menekankan bahwa vasektomi hanya dibolehkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya dalam kasus ancaman kesehatan serius atau jika bersifat tidak permanen.

Namun, KDM melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia menekankan pada realitas di lapangan, dimana banyak keluarga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena jumlah anak yang banyak. Ia mengaku sering menemui orang tua yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit anak mereka, sementara kesehatan sang ibu terus menurun.

"Saya sering melihat sendiri, ada orangtua yang tidak bisa menebus anaknya di rumah sakit, sementara ibunya kesehatannya menurun drastis," ujarnya.

KDM menyoroti ketidakseimbangan tanggung jawab dalam program Keluarga Berencana (KB), yang selama ini terkesan hanya dibebankan kepada perempuan. Ia berpendapat bahwa pria juga harus mengambil peran, bahkan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.

"Jangan melulu perempuan yang dibebani. Laki-laki itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya," tegasnya.

Menanggapi penolakan dari sebagian masyarakat, KDM meminta agar publik tidak mudah termakan oleh informasi yang tidak benar. Ia menegaskan bahwa vasektomi tidak menghilangkan kejantanan pria, dan prosedur ini dapat dibatalkan melalui rekanalisasi jika di kemudian hari ingin memiliki anak lagi.

"Vasektomi bisa dibuka kembali melalui rekanalisasi kalau suatu saat dia ingin punya anak lagi," jelasnya.

KDM menegaskan bahwa program KB harus didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab, bukan pemaksaan. Ia membuka opsi lain seperti penggunaan alat kontrasepsi pria yang akan difasilitasi oleh pemerintah.

"Yang penting kesadaran dan tanggung jawab, bukan pemaksaan," tutupnya.

Dengan pernyataan ini, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap program pengendalian penduduk, meski menghadapi kritik. Baginya, kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan miskin yang seringkali terbebani oleh keluarga besar, adalah tujuan utama yang ingin dicapai.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Dedi Mulyadi:

• Vasektomi adalah program nasional yang legal.
• Tanggung jawab KB tidak hanya pada perempuan, tetapi juga pada pria.
• Vasektomi tidak menghilangkan kejantanan dan dapat dibatalkan.
• Program KB harus didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab, bukan pemaksaan.