Sengketa tanah menjadi permasalahan pelik yang kerap menghantui masyarakat. Persoalan ini bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Memahami akar penyebab sengketa tanah menjadi kunci untuk mencegah dan mencari solusi yang tepat.

Sengketa tanah dapat didefinisikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun badan hukum, mengenai hak kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, atau pengelolaan tanah. Perselisihan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari klaim kepemilikan ganda, tumpang tindih sertifikat, hingga perebutan batas wilayah.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi penyebab sengketa tanah:

• Pelanggaran Batas Tanah: Tindakan penyerobotan atau pembangunan yang melampaui batas tanah yang sah seringkali menjadi pemicu utama konflik. Ketidakjelasan atau kurangnya pemeliharaan batas tanah juga dapat mempermudah terjadinya pelanggaran.
• Administrasi Pertanahan yang Belum Optimal: Peralihan sistem administrasi pertanahan dari manual ke digital masih menyisakan pekerjaan rumah. Data sertifikat tanah yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem digital berpotensi menimbulkan tumpang tindih informasi dan membuka celah bagi klaim kepemilikan ganda.
• Tanah Terlantar: Pemilik tanah yang tidak memelihara atau mengawasi tanahnya memberikan peluang bagi pihak lain untuk mengklaim atau memanfaatkan tanah tersebut secara tidak sah. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan pemilik tentang posisi tanahnya atau karena kurangnya perhatian terhadap aset yang dimilikinya.
• Kepemilikan yang Tidak Jelas: Ketidakjelasan riwayat kepemilikan atau tidak adanya dokumen yang sah dapat mempersulit penentuan pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Hal ini seringkali terjadi pada tanah-tanah yang belum bersertifikat atau yang kepemilikannya diwariskan secara turun-temurun tanpa catatan yang jelas.
• Warisan: Pembagian warisan seringkali menjadi sumber sengketa tanah, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas antara ahli waris mengenai pembagian tanah. Perbedaan kepentingan dan penafsiran hukum waris dapat memperuncing konflik.
• Transaksi Jual Beli yang Tidak Sah: Praktik penipuan, pemalsuan dokumen, atau kesalahan administrasi dalam transaksi jual beli tanah dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Pembeli yang tidak berhati-hati dan kurang teliti dalam memeriksa legalitas tanah berisiko menjadi korban praktik-praktik ilegal ini.

Mencegah sengketa tanah memerlukan langkah-langkah proaktif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, mempercepat digitalisasi data, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum, menjaga dan memelihara tanahnya, serta melakukan transaksi jual beli secara hati-hati dengan melibatkan notaris atau pejabat yang berwenang. Dengan upaya bersama, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalisir dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat terwujud.