Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) berupaya mencari solusi untuk menekan biaya haji di masa depan, menindaklanjuti arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya haji sedang dilakukan, termasuk biaya transportasi dan katering.

"Presiden telah menginstruksikan untuk menelusuri setiap komponen biaya, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga akomodasi," ujar Dahnil saat peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Dahnil menekankan bahwa tugas utama BP Haji pada tahun 2026 adalah mengidentifikasi dan mengurangi inefisiensi dalam pembentukan biaya haji tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Fokus pada Biaya Transportasi

Biaya transportasi menjadi sorotan utama karena menyumbang sekitar 30 persen dari total biaya haji. Sistem carter pesawat yang saat ini digunakan mengharuskan jemaah membayar untuk penerbangan pulang yang seringkali kosong.

"Pesawat yang kita carter, saat berangkat dan pulang, jemaah sebenarnya membayar untuk empat tiket, karena penerbangan pulangnya kosong. Biaya ini ditanggung oleh jemaah," jelas Dahnil.

Untuk mengatasi hal ini, BP Haji sedang menjajaki skema alternatif yang memungkinkan pesawat yang membawa jemaah haji untuk tidak terbang kosong saat kembali ke tanah air. Salah satu opsinya adalah bekerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi untuk mengangkut wisatawan lokal yang bepergian selama musim haji.

"Kami ingin mendorong skema di mana, misalnya, Garuda atau Saudi Airlines tidak terbang kosong saat kembali. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan sektor pariwisata Saudi, karena warga setempat biasanya berwisata selama musim haji. Skema ini sedang kami diskusikan untuk menekan biaya pesawat," ungkap Dahnil.

Peluang Penambahan Maskapai Penerbangan

BP Haji juga membuka peluang untuk menambah maskapai penerbangan yang melayani jemaah haji. Saat ini, selain Garuda Indonesia, Lion Air juga telah ditunjuk untuk melayani jemaah haji di beberapa embarkasi.

"Ada kemungkinan penambahan maskapai. Tahun ini, Lion Air telah ditambahkan di dua daerah, di dua embarkasi. Kemungkinan kami akan membuka lagi peluang ini," kata Dahnil.

Namun, Dahnil juga menekankan bahwa sektor perhajian terikat oleh aturan dari pemerintah Arab Saudi sebagai negara tujuan.

"Keterikatan dengan pemerintah Saudi sebagai tempat tujuan menjadi tantangan tersendiri dalam sektor perhajian," pungkasnya.

Daftar Pertimbangan BP Haji:

• Kerjasama dengan sektor pariwisata Saudi
• Penambahan maskapai penerbangan
• Evaluasi biaya transportasi