Indonesia Bergerak Maju dalam Penerapan AI: Antara Optimisme dan Tantangan

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah berupaya mempercepat adopsi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu tokoh yang gencar mempromosikan pemanfaatan AI, terutama di kalangan generasi muda. Namun, upaya ini juga diiringi dengan sejumlah tantangan dan kekhawatiran.

Wapres Gibran menunjukkan komitmennya dengan aktif mengunjungi berbagai acara bertema AI di sekolah dan universitas. Bahkan, ia mendorong agar kurikulum AI mulai diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMK. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa anak muda Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi AI.

"Di negara-negara lain, pemerintahnya sudah mendorong anak-anak muda untuk menggunakan AI. Kita enggak boleh ketinggalan,” ujar Gibran saat menghadiri acara Talkshow & Showcase Inovasi AI bertajuk Artificial Intelligence: Shaping Indonesia’s Future di Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Banten, pada 20 Maret lalu.

Gibran meyakini bahwa AI tidak akan menggantikan peran manusia, melainkan justru membantu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Ia mencontohkan, AI dapat digunakan untuk membuat video lucu atau grafis, serta mempermudah tugas-tugas sehari-hari.

Namun, optimisme terhadap AI juga diiringi dengan sejumlah kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa kemudahan yang ditawarkan AI dapat membuat orang menjadi malas berpikir dan meninggalkan budaya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai agama sebagai fondasi kehidupan di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

"Kita juga menghadapi tantangan kemunduran dan krisis akibat kemajuan teknologi. Kita menjadi malas berpikir," kata Muhaimin dalam acara Waisak Nasional PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti tantangan dalam mempersiapkan pekerja Indonesia untuk menguasai AI. Pasalnya, sebagian besar pekerja di Indonesia hanya lulusan SD dan SMP, sehingga sulit untuk memberikan pelatihan yang memadai.

"Tapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, negara lain skilling, upskilling, reskilling menyiapkan untuk tema-temanya itu adalah siap dengan AI, siap dengan green economy (ekonomi hijau). Tapi potret pekerja kita 88 persen lulusan SMA dan SMK. Tidak mudah kita kemudian reskilling mereka, upskilling mereka untuk menghadapi itu semua," jelasnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur perkembangan AI secara lintas sektor. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa regulasi ini diperlukan untuk merespons pesatnya perkembangan AI dan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi dampaknya.

"Mungkin akan dibuat satu peraturan setingkat Perpres yang mungkin agar bisa mengatur lintas sektor perkembangan AI ini,” kata Nezar Patria.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta aturan tentang perlindungan anak di ruang digital.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan dan mengatur AI di Indonesia menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal, sambil tetap memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Dengan pendekatan yang tepat, AI diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Beberapa poin penting dalam perkembangan AI di Indonesia:

• Penerapan Kurikulum AI: Dimulai dari SD hingga SMK.
• Regulasi AI: Pemerintah menyiapkan Perpres.
• Tantangan: Kekhawatiran akan kemalasan berpikir dan kesiapan tenaga kerja.
• Manfaat: Peningkatan produktivitas dan kreativitas.