Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menjajaki berbagai opsi pendanaan untuk merealisasikan rencana perpanjangan jam operasional perpustakaan dan museum di ibu kota. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan pekerja, dosen, dan mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses fasilitas tersebut di siang hari.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Perpanjangan jam operasional hingga malam hari tentu akan membutuhkan anggaran tambahan, dan Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan beberapa sumber pendanaan alternatif.

Opsi Pendanaan yang Dieksplorasi

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Opsi pertama dan utama adalah mengalokasikan anggaran dari APBD DKI Jakarta.
• Koefisiensi Luas Bangunan (KLB): Sumber pendanaan potensial lainnya adalah KLB, yang terkait dengan aturan tinggi bangunan di Jakarta. Pelanggaran terhadap aturan KLB dikenakan denda, yang kemudian dapat dialokasikan untuk program-program seperti perpanjangan jam operasional perpustakaan dan museum. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dikabarkan telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 600 miliar dari KLB dalam waktu dua bulan.
• Corporate Social Responsibility (CSR): Pemprov DKI Jakarta juga akan menjajaki kemungkinan pendanaan melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jakarta.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, memberikan dukungan terhadap rencana perpanjangan jam operasional perpustakaan dan museum. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan suasana dan pelayanan di tempat-tempat tersebut. Rani Mauliani berpendapat bahwa minat masyarakat terhadap museum dan perpustakaan bukan hanya ditentukan oleh jam operasional, tetapi juga oleh suasana dan pelayanan yang menarik.

Rani Mauliani juga menyoroti perlunya mencari tahu penyebab suasana museum di Indonesia terkesan kurang menarik dibandingkan dengan museum di negara lain. Ia meyakini bahwa Pramono Anung akan mempertimbangkan segala aspek terkait wacana ini dengan matang, dan mendukung program-programnya selama tidak bertentangan dengan program pemerintah pusat.

Pramono Anung sebelumnya telah menyampaikan rencananya untuk membuka perpustakaan di Jakarta hingga pukul 23.00 WIB. Kebijakan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerjanya dan bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi para pelajar.