Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi perdebatan yang muncul di masyarakat terkait wacana vasektomi sebagai salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos). Dedi menekankan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan angka kemiskinan dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Menurut Dedi, salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah jumlah anak yang tidak terkendali dalam keluarga kurang mampu. Ia meyakini bahwa program KB yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan membatasi jumlah kelahiran. Hal ini disampaikannya usai meresmikan program Bebenah Kampung di Kelurahan Pagarsih, Kota Bandung.

"Kemiskinan itu terkait erat dengan masalah perumahan, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah pengendalian jumlah anak. Keberhasilan program KB menjadi kunci," tegasnya.

Menyikapi kontroversi seputar vasektomi, Dedi Mulyadi menawarkan solusi alternatif bagi pria yang ingin berpartisipasi dalam program KB. Ia menyebutkan bahwa selain vasektomi, tersedia berbagai metode kontrasepsi lain yang dapat digunakan oleh pria, seperti kondom. Dedi menekankan bahwa pilihan metode kontrasepsi ini sepenuhnya bergantung pada kesediaan para suami untuk mengatur jarak kelahiran anak.

"Ada banyak alternatif. Jika satu metode tidak disetujui, pria memiliki banyak pilihan pengamanan yang lebih mudah, asalkan ada kemauan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti ketidakseimbangan beban tanggung jawab dalam pencegahan kehamilan, di mana selama ini perempuan seringkali menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa dengan kemajuan teknologi, pria juga memiliki kewajiban yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam program KB.

"Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para pria mau ber-KB? Jangan hanya menginginkan anak, tetapi tidak mau bertanggung jawab," pungkasnya.

Wacana vasektomi ini sebelumnya menuai kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. MUI Jabar menyatakan bahwa vasektomi dianggap haram dalam Islam karena berpotensi menyebabkan pemandulan permanen.

Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, menjelaskan bahwa vasektomi hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius, asalkan tidak menyebabkan kemandulan permanen dan ada jaminan fungsi reproduksi dapat dikembalikan seperti semula jika diinginkan, serta tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan. Keputusan ini sesuai dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

Kontrasepsi merupakan solusi untuk mengatasi angka kemiskinan yang terus meningkat. Pemerintah daerah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya program KB. Pemerintah daerah juga harus memberikan pelayanan kontrasepsi gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.