Merespon keterlambatan penerbitan visa haji yang dialami sejumlah calon jemaah haji (CJH) dan petugas kesehatan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan para calon tamu Allah tersebut. Ia meminta agar para CJH tidak perlu merasa khawatir berlebihan, seraya meyakinkan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tengah berupaya keras untuk mengatasi kendala ini.

Dalam keterangannya di Mataram, Muhadjir menjelaskan bahwa masalah keterlambatan visa ini merupakan persoalan teknis yang lazim terjadi setiap tahun dan biasanya dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Meski belum menerima informasi lengkap mengenai detail permasalahan, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses penerbitan visa.

Muhadjir juga menekankan pentingnya proaktifitas dari Kemenag dalam mencari dan menyampaikan informasi yang akurat kepada para calon jemaah. Ia mengingatkan agar jajaran Kemenag tidak hanya menunggu instruksi, tetapi aktif mencari informasi yang valid dan segera mengkomunikasikannya kepada CJH untuk menghindari kepanikan dan kekhawatiran yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka.

Lebih lanjut, Muhadjir berjanji akan segera menindaklanjuti perkembangan terkait keterlambatan visa ini. Ia juga menyinggung mengenai penurunan biaya haji tahun 2025 oleh Presiden Prabowo, dan berharap kualitas pelayanan haji tahun ini dapat ditingkatkan, menjadi lebih efisien dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Keterlambatan penerbitan visa ini sebelumnya dialami oleh 24 tenaga kesehatan dan ratusan CJH asal Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berpotensi menunda keberangkatan mereka. Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag NTB menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh aturan baru dari pemerintah Arab Saudi terkait input data jemaah haji.

Proses pengajuan visa haji sempat terhambat oleh beberapa kendala, termasuk penolakan data yang tidak terverifikasi dalam sistem dan masalah akses E-Hajj. Pihak Kanwil Kemenag NTB berharap agar visa untuk seluruh kloter embarkasi Lombok yang berjumlah 4.499 jemaah dan seluruh petugas haji tahun 2025 dapat segera diterbitkan.

Berikut daftar kendala yang menyebabkan keterlambatan penerbitan visa haji:

• Aturan baru dari pemerintah Arab Saudi terkait input data jemaah haji.
• Penolakan data yang tidak terverifikasi dalam sistem.
• Masalah akses E-Hajj.