Iran Pertahankan Program Nuklir, Tepis Kekhawatiran Barat

Pemerintah Iran kembali menegaskan haknya untuk melakukan pengayaan uranium, sebuah isu yang terus menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Penegasan ini muncul di tengah kekhawatiran internasional bahwa program nuklir Iran mungkin mengarah pada pengembangan senjata nuklir, meskipun Teheran berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran, melalui platform media sosial X, menyatakan bahwa Iran memiliki hak penuh atas siklus bahan bakar nuklir yang komprehensif, merujuk pada status keanggotaan Iran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Menurutnya, banyak negara anggota NPT lainnya juga melakukan pengayaan uranium tanpa mengembangkan senjata nuklir.

NPT mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mendeklarasikan persediaan nuklir mereka dan menempatkannya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, Amerika Serikat dan sekutunya terus menuduh Iran secara diam-diam berupaya mengembangkan senjata nuklir. Iran bersikeras bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai, seperti produksi energi dan aplikasi medis.

Perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak April lalu, menandai kontak tingkat tinggi pertama sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Putaran keempat perundingan tersebut, yang semula dijadwalkan, ditunda karena alasan logistik.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS menyerukan kepada Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, dengan alasan bahwa negara-negara yang memperkaya uranium cenderung memiliki senjata nuklir. Iran saat ini memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60 persen, jauh melampaui batas 3,67 persen yang disepakati dalam perjanjian 2015, tetapi masih di bawah ambang batas 90 persen yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir.

Latar Belakang NPT

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai, dan untuk mendorong perlucutan senjata nuklir. NPT dibuka untuk penandatanganan pada tahun 1968 dan mulai berlaku pada tahun 1970. Hingga saat ini, 191 negara telah bergabung dalam perjanjian ini, termasuk lima negara yang diakui sebagai negara bersenjata nuklir: Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina.

Poin-poin penting dari NPT:

• Non-proliferasi: Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir berjanji untuk tidak memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir.
• Perlucutan senjata: Negara-negara bersenjata nuklir berjanji untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk perlucutan senjata nuklir.
• Penggunaan damai energi nuklir: Semua negara berhak untuk mengembangkan dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai, asalkan berada di bawah pengawasan IAEA.

Keberhasilan NPT dalam mencegah penyebaran senjata nuklir secara luas telah diakui secara luas. Namun, perjanjian ini juga menghadapi tantangan, seperti kekhawatiran tentang program nuklir Iran dan Korea Utara, serta lambatnya kemajuan dalam perlucutan senjata nuklir.

Implikasi Regional

Ketegangan seputar program nuklir Iran tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan bagi stabilitas regional. Negara-negara tetangga Iran, terutama di kawasan Teluk Persia, telah menyatakan kekhawatiran tentang potensi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir Iran. Beberapa negara bahkan telah mempertimbangkan untuk mengembangkan program nuklir mereka sendiri sebagai respons terhadap aktivitas nuklir Iran.

Jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir, hal itu dapat memicu perlombaan senjata di kawasan tersebut, yang dapat semakin memperburuk ketidakstabilan dan meningkatkan risiko konflik. Oleh karena itu, komunitas internasional terus berupaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran melalui jalur diplomatik, dengan harapan dapat mencegah skenario yang tidak diinginkan.