Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyerukan inisiatif dialog konstruktif antara pengusaha, pemerintah, dan perwakilan buruh. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri.

Menyadari kompleksitas permasalahan PHK, Cak Imin menekankan perlunya pendekatan holistik dan komprehensif. Ia berpendapat bahwa solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat dan pemahaman bersama mengenai tantangan yang dihadapi masing-masing pihak. Menurutnya, iklim investasi yang kondusif merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam menciptakan iklim investasi yang menarik adalah penyederhanaan proses perizinan. Cak Imin menyoroti bahwa birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat investasi dan memperlambat ekspansi bisnis. Selain itu, jaminan keamanan bagi investor dalam mendirikan dan menjalankan usaha juga merupakan faktor krusial.

Lebih lanjut, Cak Imin menyinggung mengenai potensi gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang dapat mengganggu stabilitas dunia usaha. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi investasi. Kepercayaan (trust), menurutnya, harus dibangun secara berkelanjutan melalui tindakan nyata dan komitmen dari semua pihak.

Cak Imin juga mengingatkan bahwa situasi global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian geopolitik yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia mengakui bahwa PHK merupakan salah satu tantangan berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kehilangan pekerjaan dan pendapatan merupakan penderitaan nyata yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Untuk mengatasi tantangan PHK ini, Cak Imin mendorong semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam dialog tripartit. Ia berharap melalui forum ini, pengusaha, pemerintah, dan buruh dapat saling bertukar informasi, mengidentifikasi akar permasalahan, dan merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator yang netral, serta memberikan dukungan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan pekerja.

Dengan dialog yang konstruktif dan komitmen bersama, Cak Imin optimis bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan PHK dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu padu dan bekerja sama demi kemajuan bangsa.