Menanggapi wacana yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat mengenai persyaratan vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapannya. Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut dan pemerintah tidak boleh membuat aturan sendiri di luar ketentuan yang sudah ada.

Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini menyampaikan pernyataan tersebut usai menghadiri acara peringatan Waisak nasional PKB di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki standar dan kriteria yang jelas terkait dengan penerima bansos dan menambahkan persyaratan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wacana ini sebelumnya diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai upaya untuk menekan angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan merata. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa program Keluarga Berencana (KB) seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi juga laki-laki. Ia menyarankan vasektomi sebagai salah satu solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, banyak keluarga prasejahtera memiliki jumlah anak yang banyak, sementara kemampuan ekonomi mereka terbatas.

Gagasan Dedi Mulyadi muncul dari pengamatannya di lapangan, di mana ia menemukan banyak keluarga prasejahtera dengan jumlah anak yang banyak mengalami kesulitan ekonomi. Ia berharap dengan adanya program KB yang menyasar laki-laki, beban reproduksi tidak hanya ditanggung oleh perempuan. Selain itu, ia juga menyinggung program pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Barat, di mana salah satu syaratnya adalah peserta harus mengikuti program KB.

Cak Imin secara tegas menolak usulan tersebut. Ia menekankan pentingnya mengikuti aturan yang sudah ada dan tidak membuat kebijakan yang diskriminatif atau memberatkan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang efektif dan tepat sasaran, tanpa memberikan syarat-syarat yang tidak relevan dan berpotensi melanggar hak-hak individu.

Usulan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung dengan alasan pengendalian populasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap melanggar hak reproduksi dan tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya yang berlaku di Indonesia. Perdebatan mengenai efektivitas dan etika vasektomi sebagai syarat penerima bansos masih terus berlanjut.

• Vasektomi: Prosedur medis sterilisasi pada pria.
• Bansos: Bantuan sosial dari pemerintah.
• Prasejahtera: Keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.
• KB: Keluarga Berencana, program pemerintah untuk mengatur jumlah anak.
• Reproduksi: Proses biologis untuk menghasilkan keturunan.