Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi usulan kontroversial dari mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos). Gagasan ini menuai perdebatan dan sorotan dari berbagai pihak, terutama karena implikasinya terhadap hak asasi manusia, norma budaya, dan nilai-nilai agama.

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menegaskan bahwa kebijakan pemberian bansos tidak boleh mengandung unsur paksaan. Menurutnya, program-program sosial semestinya dirancang untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, bukan justru membatasi hak-hak dasar mereka. Ia menambahkan, setiap bantuan yang disalurkan telah memiliki kriteria penerima dan peruntukan yang jelas, seperti bantuan untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Program KB sendiri telah lama dijalankan oleh pemerintah, namun bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. Demikian disampaikan oleh Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyinggung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pemaksaan vasektomi. Hal ini semakin menambah kompleksitas jika usulan tersebut diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos. Pemerintah, kata Gus Ipul, perlu berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait usulan ini.

• Aspek Agama: Pemerintah harus menghormati nilai-nilai agama dan keyakinan masyarakat.
• Aspek HAM: Pemerintah harus menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk menentukan pilihan terkait kesehatan reproduksi.
• Aspek Efektivitas Sosial: Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut, termasuk potensi diskriminasi dan stigmatisasi.

Gus Ipul mengakui bahwa usulan Dedi Mulyadi memiliki tujuan yang baik, yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di kalangan keluarga prasejahtera dan memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih merata. Namun, ia menekankan bahwa tujuan yang baik tidak bisa dicapai dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi solusi atas tingginya angka kelahiran melalui operasi caesar di kalangan keluarga prasejahtera, yang membebani anggaran negara. Ia mengusulkan agar seluruh bantuan pemerintah diintegrasikan dengan program KB, sehingga keluarga yang menerima bantuan juga berpartisipasi dalam program pengendalian kelahiran.

Usulan Dedi Mulyadi ini masih berupa gagasan awal dan belum ada pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat. Namun, tanggapan dari Menteri Sosial menunjukkan bahwa pemerintah berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait usulan ini.