Kabar baik menghampiri industri perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seiring dengan dibukanya kembali blokir anggaran pemerintah senilai Rp86,6 triliun. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyambut positif langkah ini dan menyatakan kesiapannya untuk memanggil kembali ribuan karyawan yang sebelumnya dirumahkan tanpa upah.

Ketua PHRI DIY, Dedi Pranowo Eryono, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 5.800 karyawan hotel dan restoran yang saat ini berstatus unpaid leave akibat minimnya kegiatan kementerian dan lembaga sejak awal tahun 2025. Diharapkan, dengan kembalinya kegiatan pemerintahan di fasilitas hotel dan restoran, sektor ini dapat segera bangkit dan kembali mempekerjakan karyawan yang terdampak.

Blokir anggaran yang sebelumnya diberlakukan berdampak signifikan terhadap kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), yang merupakan sumber pendapatan utama bagi hotel dan restoran, khususnya dari segmen bintang tiga ke atas. Namun, dampak efisiensi anggaran ini ternyata dirasakan secara merata, bahkan hingga hotel berbintang satu dan non-bintang, karena berkurangnya perputaran uang dan daya beli masyarakat.

Meski anggaran telah dibuka kembali, Dedi menekankan bahwa pemanggilan karyawan tidak dapat dilakukan secara instan. Proses pemulihan akan bergantung pada realisasi kegiatan kementerian dan lembaga melalui pemesanan layanan hotel dan restoran. PHRI DIY mendorong agar kementerian dan lembaga segera merealisasikan anggaran di sektor jasa, termasuk dengan menggelar kembali kegiatan MICE di hotel-hotel Yogyakarta.

PHRI DIY juga menyoroti rendahnya kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan MICE akibat pengetatan pengeluaran. Meskipun demikian, optimisme tetap terjaga seiring dengan meningkatnya tingkat reservasi hotel pada awal Mei 2025 yang mencapai 45-50 persen. Dengan adanya beberapa libur panjang di bulan Mei, PHRI menargetkan tingkat hunian hotel dapat meningkat hingga 80 persen.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan setelah proses efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 selesai. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan penyelesaian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025, dan mendapatkan persetujuan untuk membuka kembali anggaran kementerian/lembaga.

Dengan kembalinya aliran anggaran, industri perhotelan dan restoran di DIY berharap dapat segera bangkit dan menggerakkan kembali roda ekonomi lokal yang sempat terhenti. Pemulihan sektor ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Yogyakarta secara keseluruhan.

Daftar Karyawan yang Dirumahkan Berikut adalah daftar karyawan yang dirumahkan yang akan dipanggil kembali:

• Karyawan Hotel Bintang 3 ke Atas
• Karyawan Hotel Bintang 2
• Karyawan Hotel Bintang 1
• Karyawan Hotel Non-Bintang