LMND Soroti Empat Aspek Program Sekolah Rakyat Kemensos

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyampaikan sejumlah kritik terhadap inisiatif Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Organisasi kemahasiswaan ini menyoroti potensi beban anggaran yang besar dan kurangnya perencanaan yang matang dalam program tersebut.

Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Program Sekolah Rakyat akan menambah beban pengeluaran negara tanpa jaminan keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan. Menurutnya, publik patut meragukan efektivitas program ini karena belum adanya cetak biru (blueprint) yang jelas mengenai bagaimana Sekolah Rakyat akan berkontribusi dalam pemberantasan kemiskinan. Ia juga mempertanyakan perbedaan substansial antara program ini dengan sistem pendidikan formal yang sudah berjalan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

LMND menekankan empat poin utama dalam kritiknya terhadap Program Sekolah Rakyat:

• Ketiadaan Blueprint Pendidikan: LMND berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan blueprint pendidikan yang komprehensif sebagai pedoman untuk mencapai visi jangka panjang pendidikan nasional. Blueprint ini akan membantu pemerintah dalam merencanakan sumber daya dan membangun pendidikan yang adaptif, kompeten, dan kritis.

• Kurikulum Bukan Solusi Utama: LMND berpendapat bahwa kurikulum saja tidak bisa menyelesaikan masalah dasar pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan perubahan kualitas SDM yang signifikan. Pemerintah seharusnya melakukan perubahan terhadap seluruh instrumen pendidikan dengan dasar riset mendalam untuk menemukan bentuk pendidikan yang baru.

• Potensi Beban Anggaran: LMND menyoroti kondisi anggaran negara yang tengah mengalami penghematan di berbagai kementerian/lembaga. Di sisi lain, sektor pendidikan masih menghadapi berbagai masalah, seperti kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan teknologi, dan kemiskinan, terutama di wilayah terpencil. Alokasi anggaran untuk Program Sekolah Rakyat dikhawatirkan akan membebani anggaran pendidikan nasional.

• Peran Sentral Kemendikdasmen: LMND berpendapat bahwa perbaikan pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab utama Kemendikdasmen dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek). Lembaga-lembaga ini memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pendidikan dan memiliki wewenang yang jelas dalam melakukan perbaikan sistem pendidikan.

Asrul berharap Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali Program Sekolah Rakyat dan mengalokasikan anggaran untuk program yang lebih tepat sasaran. Ia menilai program ini disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang, sehingga berpotensi tidak efektif dalam mencapai tujuannya.