Momentum Hardiknas: Ketua DPR RI Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas

Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi sorotan tajam bagi Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia mengingatkan bahwa amanat konstitusi untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa masih jauh dari harapan. Puan menyoroti kesenjangan yang mencolok antara kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan, sebuah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum krusial untuk merefleksikan diri dan mengingatkan kita semua bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi. Hak ini harus diwujudkan tanpa terkecuali bagi setiap anak Indonesia, tanpa memandang lokasi geografis," tegas Puan, Jumat (2/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan di daerah-daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok kekurangan guru tetap, belum teraliri listrik, tidak memiliki akses internet, bahkan fasilitas dasar seperti bangku pun tidak memadai. Akibatnya, anak-anak di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menghadapi tantangan berat untuk mengakses pendidikan.

"Masih banyak anak-anak kita di daerah 3T yang harus berjalan kaki berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah. Ini adalah ironi di tengah kemajuan zaman. Kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan," sesalnya.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak bisa hanya diukur dari angka partisipasi sekolah. Peningkatan akses harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keadilan layanan pendidikan.

Puan juga menyoroti nasib para guru dan tenaga pendidik yang berdedikasi tinggi di seluruh Indonesia. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka.

"Banyak guru dan tenaga pendidik yang mengabdi dengan tulus, namun status kepegawaian mereka tidak jelas, upah yang diterima tidak layak, dan jaminan kesejahteraan pun minim. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pengabdian mereka dihargai dengan layak," ujarnya.

Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup hanya dengan seremoni. Pemerintah harus mewujudkannya melalui:

• Rekrutmen yang adil
• Pengangkatan yang transparan
• Gaji yang manusiawi
• Jaminan sosial yang pasti

Puan menyerukan kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Ia berharap, momentum Hardiknas ini dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri, sehingga generasi penerus bangsa dapat meraih masa depan yang gemilang.

"Mari kita jadikan Hardiknas ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat membangun bangsa yang maju dan sejahtera," pungkasnya.