Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK: MenPAN-RB Jelaskan Strategi Transformasi Manajemen ASN

Pemerintah resmi menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026. Keputusan ini telah menimbulkan berbagai reaksi, termasuk penolakan dan protes dari sejumlah kalangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan penjelasan resmi terkait penundaan tersebut dan mengaitkannya dengan rencana besar transformasi manajemen ASN.

Menurut Menteri Rini, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini merupakan bagian integral dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tujuan utama dari transformasi ini adalah menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih lincah, kolaboratif, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan bahwa transformasi rekrutmen dan jabatan ASN merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut. Sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel akan menjadi dasar perekrutan ASN yang profesional dan berintegritas tinggi.

Tujuh agenda transformasi manajemen ASN yang menjadi landasan kebijakan ini meliputi:

• Transformasi Rekrutmen dan Jabatan: Membangun sistem rekrutmen yang modern, transparan, dan akuntabel untuk menjaring ASN terbaik.
• Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional: Memfasilitasi perpindahan ASN ke daerah atau sektor yang membutuhkan keahlian spesifik, guna optimalisasi sumber daya manusia.
• Percepatan Pengembangan Kompetensi: Meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN melalui program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan terarah.
• Penataan Pegawai Non-ASN: Menata status kepegawaian tenaga honorer secara adil dan terencana, menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta memastikan kesejahteraan mereka terjamin.
• Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN: Meningkatkan sistem kinerja dan kesejahteraan ASN agar lebih efektif dan berkeadilan.
• Digitalisasi Manajemen ASN: Menerapkan teknologi digital untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan ASN.
• Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi: Membangun budaya kerja yang positif dan meningkatkan citra positif ASN di mata masyarakat.

Salah satu poin penting yang dijelaskan Menteri Rini adalah penyamaan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN di seluruh instansi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan nasional dalam pengangkatan ASN dan mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan TMT masing-masing, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan sinkronisasi program pemerintahan.

Terkait dengan penataan pegawai non-ASN, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Proses penataan ini akan didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu menghindari PHK massal, menjaga pendapatan pegawai non-ASN, menghindari pembengkakan anggaran, dan memastikan penataan sesuai regulasi yang berlaku. Data base BKN menjadi acuan utama dalam proses penataan ini.

Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN juga berkaitan dengan redistribusi ASN ke daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional dan mewujudkan visi Indonesia maju.