Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat (2/5/2025) petang, berubah menjadi kericuhan di ruang musyawarah Gedung DPRD Kota Palopo. Insiden ini terjadi saat audiensi antara mahasiswa dan anggota DPRD.

Menurut laporan, ketegangan bermula ketika seorang mahasiswa menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak pantas oleh pihak DPRD. Pernyataan tersebut memicu reaksi dari anggota DPRD yang kemudian menghampiri mahasiswa sambil memukul meja. Aksi ini memicu saling gebrak meja antara mahasiswa dan anggota dewan, meningkatkan tensi di dalam ruangan.

Petugas keamanan dari Polres Palopo dan Satpol PP segera bertindak untuk meredakan situasi. Upaya mereka berhasil menghentikan kericuhan saat waktu shalat Magrib tiba. M Dirga Saputra, selaku jenderal aksi, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap pimpinan DPRD dan anggota yang dianggap tidak menunjukkan etika yang baik di hadapan mahasiswa. Dia mengakui bahwa ada kader mereka yang menyampaikan hal yang kurang pantas, tetapi menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya memicu reaksi arogan dari ketua DPRD dan fraksi.

Dirga menjelaskan bahwa pemicu kericuhan adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak ditujukan kepada personal, tetapi bersifat universal dan mengkritik kinerja. Namun, pihak DPRD menganggapnya sebagai serangan pribadi, yang kemudian memicu reaksi emosional.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

• Penghapusan sistem outsourcing
• Pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)
• Pengesahan RUU Perampasan Aset
• Pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Adat
• Pembentukan Satgas PHK
• Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Memperkuat supremasi hukum di Kota Palopo

Tuntutan-tuntutan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Sedunia yang dilakukan sejak Kamis (1/5/2025). Mahasiswa menyoroti isu-isu ketenagakerjaan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan masyarakat adat.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menyatakan bahwa pihaknya menerima semua aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat. Terkait program MBG, Darwis menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian anggaran yang menyebabkan program tersebut belum dapat dilaksanakan di Kota Palopo. Meskipun uji coba telah dilakukan, anggaran yang tersedia dari pusat tidak mencukupi untuk melaksanakan program tersebut sesuai rencana.

Insiden ini menjadi sorotan karena melibatkan aksi saling gebrak meja antara mahasiswa dan anggota DPRD, menunjukkan adanya ketegangan dalam komunikasi antara kedua belah pihak. Tuntutan-tuntutan yang diajukan mahasiswa mencerminkan isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, sementara penjelasan dari Ketua DPRD memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah di tingkat daerah.