Rotasi Jabatan Strategis di DKI Jakarta: DPRD Gelar Uji Kompetensi Calon Pejabat Tinggi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan perubahan signifikan dalam jajaran pejabat tinggi di tingkat kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengambil peran penting dalam proses ini dengan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi sejumlah kandidat potensial.
Pada hari Jumat, 2 Mei 2025, para calon pejabat tinggi pratama menjalani serangkaian evaluasi yang komprehensif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang selaras dengan kebutuhan dan tantangan Jakarta saat ini. Daftar nama yang mengikuti uji kelayakan ini merupakan usulan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam memilih pemimpin yang tepat untuk posisi-posisi kunci.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa uji kelayakan ini merupakan bagian dari mekanisme yang diatur oleh peraturan kepegawaian yang berlaku. "Fit and proper test ini dilakukan berdasarkan surat dari Gubernur yang telah sampai kepada kami," ujarnya di Gedung DPRD Jakarta.
Beberapa nama yang menjadi sorotan dalam proses seleksi ini antara lain:
- M. Fadjar Churniawan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu, dipertimbangkan untuk promosi menjadi Bupati Kepulauan Seribu.
- Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, diusulkan untuk mengisi posisi Wali Kota Jakarta Utara.
- Munjirin, Wali Kota Jakarta Selatan saat ini, berpotensi untuk dipindahtugaskan sebagai Wali Kota Jakarta Timur.
- M. Anwar, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, menjadi kandidat untuk menggantikan Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan.
- Augustinus, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, dipertimbangkan untuk menduduki jabatan Sekretaris DPRD Jakarta.
Rotasi jabatan ini diharapkan dapat membawa energi baru dan inovasi dalam pelayanan publik di Jakarta. DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk menjalankan proses uji kelayakan ini secara transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan pejabat-pejabat yang berkualitas dan mampu membawa Jakarta menuju arah yang lebih baik.