Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk mempercepat revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam acara puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dan Peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (2/5/2025).

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa menunggu puluhan tahun untuk menyelesaikan perbaikan sekolah. Ia menyoroti tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk walikota, bupati, dan gubernur, untuk bekerja sama dalam upaya ini. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan sekolah cukup besar, yakni hampir Rp 17 triliun, dana tersebut hanya mencukupi untuk sekitar 11 ribu sekolah.

"Sekolah se-Indonesia ada 330 ribu sekolah. Jadi kalau kita perbaiki 11 ribu mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini diperbaiki. Kita tak boleh 30 tahun memperbaiki sekolah itu," tegas Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo bertekad untuk terus melakukan penghematan anggaran agar perbaikan sekolah-sekolah di Indonesia dapat dipercepat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya terus memikirkan cara untuk mencari dan mengelola kekayaan negara agar lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk pendidikan. Prabowo juga menyinggung kebocoran kekayaan negara yang masih terjadi, sehingga tidak sampai ke rakyat.

Sasaran utama pemerintahan Prabowo adalah memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia dengan hasil terbaik dan cepat. Ia menekankan pentingnya melibatkan para ahli terbaik bangsa untuk mencari solusi yang efektif dan efisien.

"Saya menggunakan istilah hasil terbaik cepat. Kita harus berkumpul, otak-otak terbaik bangsa berkumpul untuk melihat cara solusi yang terbaik-cepat. Bukan terbaik, tapi penyelesaiannya 30 tahun. Bukan terbaik tapi kita tidak tahu kapan selesainya, terbaik cepat!" tegasnya.

Dalam acara tersebut, Prabowo meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang didampingi oleh Menko PMK Pratikno dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Program ini mencakup empat inisiatif utama:

• Revitalisasi Sekolah: Program ini akan menyasar 10.441 satuan pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp 17,1 triliun yang berasal dari pemindahan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke Kemendikdasmen.
• Digitalisasi Pendidikan: Program ini berfokus pada pemberian smart TV ke sekolah-sekolah dengan pendanaan yang telah disiapkan.
• Bantuan Kuliah untuk Guru: Program ini memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp 3 juta per semester kepada guru yang belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang D4 atau S1.
• Bantuan untuk Guru Honorer: Program ini memberikan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada guru honorer.

Dengan peluncuran program-program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan dan merata.