Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah membidik 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) terkait dugaan praktik penetapan bunga di atas ambang batas yang diperbolehkan. Investigasi ini berpotensi menyeret puluhan perusahaan tersebut ke meja hijau.

Ketua KPPU, Fanshurullah Asa, mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran ini bermula dari adanya indikasi kesepakatan internal yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kesepakatan tersebut diduga mengatur batasan maksimal bunga harian yang dapat dikenakan kepada konsumen.

"Modusnya adalah penetapan tingkat bunga pinjaman, termasuk biaya pinjaman dan biaya lainnya, yang tidak boleh melebihi 0,8 persen per hari dari jumlah pinjaman yang diterima. Kemudian, angka ini direvisi menjadi 0,4 persen per hari pada tahun 2021," jelas Fanshurullah.

Pola bisnis pinjol di Indonesia umumnya mengadopsi model Peer-to-Peer (P2P) Lending, sebuah sistem yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform digital. Dengan model ini, KPPU mencurigai adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan konsumen.

Menindaklanjuti temuan ini, KPPU berencana untuk menyidangkan 97 perusahaan pinjol tersebut. Mereka akan diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saat ini, KPPU tengah menyusun Tim Majelis yang akan bertugas memeriksa perkara ini serta menjadwalkan sidang perdana. Proses ini diharapkan dapat segera bergulir untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Penegakan hukum ini, menurut KPPU, merupakan sinyal positif bagi perlindungan hak-hak peminjam dan efisiensi biaya layanan keuangan digital. Praktik penetapan bunga yang tidak wajar dapat membatasi kompetisi yang sehat dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, KPPU berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran persaingan usaha di sektor pinjaman online.

KPPU juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman online dan selalu memperhatikan ketentuan bunga serta biaya-biaya lainnya. Edukasi dan literasi keuangan yang baik menjadi kunci untuk menghindari praktik pinjaman online yang merugikan.

Potensi Dampak Bagi Industri Fintech

Kasus ini menjadi sorotan penting bagi industri fintech di Indonesia. Jika terbukti bersalah, 97 perusahaan pinjol tersebut akan menghadapi sanksi yang cukup berat. Selain itu, kasus ini juga dapat merusak citra industri fintech secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online.

Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dari KPPU dapat mendorong terciptanya ekosistem pinjaman online yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan praktik-praktik yang merugikan konsumen dapat diminimalisir.

Ke depan, KPPU diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap industri fintech dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi kepentingan konsumen.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• KPPU menemukan indikasi 97 perusahaan pinjol melanggar aturan bunga.
• Pelanggaran diduga dilakukan melalui kesepakatan internal AFPI.
• KPPU akan menyidangkan perusahaan-perusahaan tersebut.
• Kasus ini dapat berdampak signifikan pada industri fintech.
• Penegakan hukum diharapkan dapat melindungi konsumen dan menciptakan persaingan yang sehat.