Polemik Program Barak Militer di Jawa Barat: Dedi Mulyadi Tegaskan Persetujuan Orang Tua Sebagai Dasar

Gagasan pendidikan ala barak militer yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memicu perdebatan di kalangan anggota DPRD Jawa Barat. Program yang bertujuan membina generasi muda ini dinilai belum memiliki landasan hukum yang kokoh.

Dedi Mulyadi menanggapi kritik tersebut dengan menekankan bahwa partisipasi dalam program ini bersifat sukarela. Ia menjelaskan bahwa orang tua secara sadar menyerahkan anak-anak mereka kepada Dinas Pendidikan, yang kemudian menempatkan mereka di barak militer.

"Jika kita berbicara tentang dasar hukum, perlu diingat bahwa orang tua menyerahkan anak-anak mereka dengan surat pernyataan bermaterai," kata Dedi setelah acara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Bandung, Jumat (2/5/2025).

Ia melanjutkan, banyak orang tua merasa tidak mampu lagi membimbing anak-anak mereka dan mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada pemerintah daerah serta unsur TNI-Polri.

"Ini berarti pemerintah daerah dan jajaran TNI-Polri bertanggung jawab untuk mengelola dan mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tua mereka," tegas Dedi.

Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa program ini telah disosialisasikan secara luas ke sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang tua memahami tujuan dan mekanisme program sebelum memutuskan untuk mendaftarkan anak-anak mereka.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti kurangnya dasar hukum dan kejelasan mengenai skema pembiayaan program ini. Dia mengungkapkan telah menanyakan langsung kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Hingga kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang masih dijabat oleh Plt Bapak Deden, mengakui bahwa mereka masih menyusun regulasinya," ujar Ono saat ditemui di Kantor DPRD Jabar pada Kamis (1/5/2025).

Kontroversi seputar program barak militer ini terus berlanjut. Kritikus mempertanyakan efektivitas dan kesesuaian metode pendidikan militer dengan perkembangan psikologis remaja. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini.

Di sisi lain, pendukung program berpendapat bahwa pendidikan ala militer dapat menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan karakter yang kuat pada generasi muda. Mereka juga mengklaim bahwa program ini dapat membantu mengatasi masalah kenakalan remaja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah regulasi dan skema pembiayaan program ini. Selain itu, dialog yang konstruktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil perlu dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi pendidikan generasi muda di Jawa Barat.

Berikut adalah poin-poin penting dalam berita ini:

• Program pendidikan barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kritik dari DPRD Jabar.
• DPRD Jabar menilai program ini belum memiliki dasar regulasi yang jelas.
• Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya dan orang tua secara sukarela menyerahkan anaknya.
• Program ini telah disosialisasikan ke setiap sekolah di Jawa Barat.
• Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti bahwa program ini belum memiliki dasar regulasi dan skema pembiayaan yang jelas.