Enam Tersangka Perburuan Harimau Sumatera Ditangkap, Kemenhut Ancam Pidana Berat

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil menangkap enam tersangka pelaku perburuan ilegal harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kejadian ini bermula dari penemuan bukti kuat berupa tali jerat putus di lokasi yang diduga digunakan untuk menjerat harimau. Meskipun satwa dilindungi tersebut sudah tidak ditemukan di lokasi saat tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) tiba, petunjuk kuat mengarah pada aksi perburuan liar yang telah menyebabkan kematian harimau Sumatera tersebut. Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan komitmen Kemenhut untuk menindak tegas para pelaku kejahatan satwa liar ini.

"Kementerian Kehutanan tidak akan mentolerir tindakan kriminal terhadap satwa dilindungi, khususnya harimau Sumatera yang merupakan spesies langka dan terancam punah," tegas Satyawan dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu, 8 Maret 2025. Ia menekankan bahwa perbuatan para tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan ancaman hukuman berat menanti mereka. Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup ini. Penangkapan enam tersangka ini merupakan langkah signifikan dalam upaya perlindungan harimau Sumatera, namun kasus ini juga menyoroti betapa seriusnya ancaman terhadap kelestarian spesies tersebut.

Selain penindakan hukum, Satyawan juga menekankan pentingnya upaya preventif dan kolaboratif untuk melindungi harimau Sumatera. Hal ini mencakup beberapa langkah penting, diantaranya:

• Peningkatan patroli dan pengawasan di habitat harimau Sumatera: Pemantauan intensif perlu dilakukan untuk mencegah perburuan dan perdagangan ilegal.
• Peningkatan kesadaran masyarakat: Edukasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya konservasi harimau Sumatera dan dampak negatif perburuan ilegal sangatlah krusial.
• Kerjasama antar instansi: Koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara Kemenhut, BBKSDA, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memberantas kejahatan satwa liar.
• Penegakan hukum yang konsisten: Proses hukum yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku perburuan ilegal akan memberikan efek jera dan melindungi spesies langka ini dari kepunahan.
• Pelestarian habitat: Upaya pelestarian habitat harimau Sumatera, termasuk menjaga ketersediaan mangsa, juga sangat vital bagi kelangsungan hidup spesies ini.

Satyawan menambahkan, kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memastikan kelestarian harimau Sumatera. Perlindungan spesies langka ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Upaya konservasi yang komprehensif dan berkelanjutan mutlak diperlukan untuk menyelamatkan harimau Sumatera dari ancaman kepunahan.