Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional 2025 untuk menyampaikan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dalam acara yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Prabowo berinteraksi langsung dengan para buruh dan menyampaikan pidato yang berisi serangkaian janji dan rencana aksi.

Pemberantasan Korupsi dan Pengembalian Aset Negara

Salah satu poin utama yang ditekankan Prabowo adalah komitmennya untuk memberantas korupsi secara tegas. Ia berjanji untuk menarik kembali aset-aset negara yang telah dikorupsi dan mengembalikannya kepada rakyat. Prabowo menegaskan bahwa ia memahami berbagai praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dan tidak akan mentolerir tindakan tersebut. Ia juga meminta oknum di lembaga pemerintah untuk menghentikan tindakan korupsi. Dasar hukum yang digunakan adalah UUD yang menyatakan bahwa bumi, air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Outsourcing

Prabowo juga menyampaikan tekadnya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ia berterima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh kaum buruh, bahkan ketika ia mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden sebelumnya. Selain itu, Prabowo berjanji akan berupaya menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Untuk mewujudkan hal ini, ia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) yang bertugas mempelajari dan mencari solusi terbaik terkait penghapusan outsourcing, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor agar lapangan pekerjaan tetap tersedia.

Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK

Guna meningkatkan kesejahteraan buruh, Prabowo berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang beranggotakan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di seluruh Indonesia. Dewan ini akan bertugas memberikan masukan kepada presiden terkait regulasi yang dianggap tidak melindungi buruh, sehingga dapat segera diperbaiki. Selain itu, Satgas PHK akan dibentuk untuk mengawasi dan melindungi buruh dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil. Negara akan turun tangan jika diperlukan.

Tindak Lanjut RUU PPRT dan Dukungan untuk Marsinah

Prabowo juga menanggapi tuntutan buruh terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini belum disahkan. Ia menyatakan bahwa RUU tersebut akan segera dibahas di DPR dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Terakhir, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap usulan untuk menjadikan aktivis buruh, Marsinah, sebagai pahlawan nasional. Usulan ini muncul dari perwakilan organisasi buruh yang menyampaikan aspirasi mereka kepada Prabowo.

Dalam waktu dekat, Prabowo berencana mengadakan pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi wadah dialog dan kolaborasi untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja dan pengusaha di Indonesia.