Presiden Prabowo Subianto mengumumkan inisiatif untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah badan yang akan bertugas mengkaji secara komprehensif isu-isu perburuhan di tanah air.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang terdiri dari para pemimpin serikat buruh dari seluruh Indonesia, akan memiliki peran penting dalam menelaah kondisi pekerja, mengevaluasi regulasi yang ada, dan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden. Fokus utama adalah mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pidatonya pada perayaan May Day 2025 di Monas, Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk menghapuskan outsourcing secepat mungkin. "Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," ujarnya. Namun, beliau menekankan pentingnya pendekatan yang realistis, dengan mempertimbangkan juga kepentingan investor dan pengusaha.

Presiden menyadari bahwa regulasi ketenagakerjaan yang tidak seimbang dapat menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Hal ini, pada gilirannya, dapat berdampak negatif pada lapangan kerja dan kesejahteraan buruh. "Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," tegasnya.

Untuk mencapai solusi yang komprehensif, Presiden Prabowo berencana mempertemukan para pemimpin buruh dan perwakilan perusahaan di Istana Bogor dalam waktu dekat. Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan dialog konstruktif dan mencari titik temu antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

"Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama," jelas Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden akan menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Beliau akan mendorong para pengusaha untuk tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kondisi kehidupan para buruh. "Saya akan katakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik'," tegas Prabowo.

Berikut adalah poin-poin utama dari inisiatif ini:

• Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mengkaji isu perburuhan.
• Penghapusan sistem kerja outsourcing sebagai tujuan utama.
• Pertemuan antara pemimpin buruh dan pengusaha di Istana Bogor.
• Penekanan pada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait.