Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas dalam menindak para penunggak pajak kendaraan bermotor. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

Strategi yang diterapkan meliputi integrasi sistem yang memungkinkan identifikasi kendaraan yang belum membayar pajak melalui berbagai fasilitas publik. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem barcode di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sistem ini akan secara otomatis mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak saat pengemudi mengisi bahan bakar.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memanfaatkan fasilitas parkir sebagai titik deteksi. Kendaraan yang terdeteksi menunggak pajak saat parkir akan segera diidentifikasi.

Pramono Anung menekankan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem secara keseluruhan. Menurutnya, banyak masyarakat yang lalai membayar pajak untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Upaya penagihan pajak ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menghindari aturan ganjil genap.

Gubernur juga menolak wacana pemutihan pajak karena khawatir akan memperburuk kemacetan di Jakarta. Ia berpendapat bahwa pajak adalah wujud kepatuhan warga negara dan harus ditegakkan.

Lebih lanjut, Pramono Anung sedang menjajaki kemungkinan integrasi sistem pembayaran tol dengan data pajak kendaraan. Dengan demikian, saat pengguna jalan tol melakukan pembayaran, sistem akan secara otomatis memverifikasi status pajak kendaraan.

Berikut adalah beberapa poin penting dari upaya penindakan penunggak pajak kendaraan di DKI Jakarta:

• Integrasi Sistem SPBU: Pendeteksian penunggak pajak saat pengisian bahan bakar melalui barcode.
• Pemanfaatan Fasilitas Parkir: Identifikasi kendaraan yang belum membayar pajak saat parkir.
• Penolakan Pemutihan Pajak: Menghindari potensi peningkatan kemacetan.
• Integrasi Sistem Tol: Verifikasi status pajak kendaraan saat pembayaran tol.

Diharapkan, langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah serta penegakan aturan lalu lintas.