Perwakilan buruh di Jawa Timur pada peringatan Hari Buruh tahun 2025 menyuarakan aspirasi agar Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Usulan ini muncul sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan kontribusi Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan perdamaian.

Koordinator Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jatim, Anthony Matondang, menyampaikan bahwa rekam jejak Gus Dur tidak perlu diragukan lagi. Pemikiran, tindakan sosial, serta kiprah politiknya baik selama menjabat sebagai presiden maupun setelahnya, dinilai sangat relevan dengan kriteria seorang Pahlawan Nasional. “Saya sepakat kalau Gus Dur diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, Gus Dur itu identik dengan kesetaraan dan sifat sosialnya artinya tidak ada pertentangan di situ,” ujarnya saat ditemui di sela-sela peringatan Hari Buruh di depan Gedung Grahadi, Surabaya.

Di sisi lain, Anthony Matondang menyatakan keberatan jika gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Hal ini menyusul adanya wacana dari pihak keluarga Soeharto yang mengusulkan agar mantan penguasa Orde Baru tersebut juga diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Anthony menilai bahwa kebijakan dan peristiwa yang terjadi selama era Orde Baru bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan para aktivis reformasi. Ia juga menyebutkan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan melukai perasaan para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

• Usulan Pahlawan Nasional Gus Dur
• Penolakan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
• Peringatan Hari Buruh 2025 di Surabaya
• Kontribusi Gus Dur bagi Kemanusiaan dan Kesetaraan
• Kontroversi Era Orde Baru dan Pelanggaran HAM