Gelombang mutasi di tubuh institusi penegak hukum baru-baru ini memicu pertanyaan mendasar: apakah rotasi jabatan semata mampu mengatasi akar permasalahan yang ada? Respons cepat terhadap temuan indikasi praktik koruptif memang diperlukan, tetapi esensi persoalan terletak pada perbaikan sistemik yang komprehensif.

Sebagai negara hukum, fondasi keadilan bertumpu pada lembaga penegak hukum yang kredibel. Kredibilitas ini hanya dapat dicapai jika proses pembinaan dan promosi jabatan berlandaskan meritokrasi. Artinya, setiap posisi strategis harus diisi oleh individu dengan rekam jejak bersih, kompetensi mumpuni, dan integritas tak tergoyahkan. Namun, realitasnya seringkali menunjukkan bahwa kedekatan dan kepentingan tertentu masih menjadi faktor penentu, mengesampingkan prinsip-prinsip meritokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Akar Permasalahan Sistemik

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini antara lain:

• Biaya Politik Tinggi: Dana besar yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala daerah dapat mendorong kandidat untuk mencari dukungan finansial. Hubungan yang terjalin selama kampanye berpotensi berlanjut dalam bentuk kompromi dan balas jasa, yang dapat mengarah pada praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
• Lemahnya Sistem Meritokrasi: Ketika jabatan tidak lagi diberikan kepada individu yang paling memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi, etika, integritas, kompetensi, dan kinerja, maka fondasi negara hukum akan tergerus. Hal ini juga merupakan pengingkaran terhadap jati diri ASN sebagai pelayan publik.
• Diskriminasi dan Kurangnya Perlindungan ASN: ASN yang menjunjung tinggi integritas rentan tersingkirkan oleh individu yang dekat dengan kekuasaan. Sistem mutasi dan promosi yang tidak adil dan diskriminatif dapat membuat ASN antipati dan mencari perlindungan di tempat lain.
• Lemahnya Pengawasan: Pengawasan yang tidak efektif membuka celah bagi pelanggaran dan penyimpangan. Pembubaran lembaga independen seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) semakin memperburuk situasi ini.

Reformasi yang Komprehensif

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi ASN yang komprehensif, meliputi:

1. Penerapan Sistem Meritokrasi: Rekrutmen dan promosi harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada kedekatan atau kepentingan tertentu.
2. Penguatan Pengawasan: Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran.
3. Peningkatan Integritas: Asesmen jabatan harus mengutamakan integritas sebagai indikator penilaian utama. Moralitas, keterbukaan terhadap pengawasan, dan rekam jejak integritas harus menjadi penentu utama dalam promosi.
4. Keteladanan Pemimpin: Pemimpin harus menjadi teladan dalam integritas dan etika. Semangat keteladanan ini akan menular ke seluruh jajaran ASN.
5. Penanaman Mindset Pelayan Publik: ASN harus memahami bahwa mereka adalah pelayan publik yang digaji untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau mempertahankan kelompok politik tertentu.

Asta Cita dan Reformasi Birokrasi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi besar "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini dijabarkan ke dalam delapan misi strategis yang dikenal dengan nama Asta Cita. Dua di antaranya secara langsung menyentuh isu penting soal reformasi birokrasi dan penegakan hukum, yaitu:

• Memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi serta mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
• Memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Misi-misi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun birokrasi dan sistem penegakan hukum yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Reformasi ASN bukan hanya tentang mengganti pejabat, tetapi tentang perubahan menyeluruh yang mencakup sistem rekrutmen, promosi, pengawasan, dan budaya kerja.

Amanah ASN sebagai Pelayan Publik

ASN, termasuk penegak hukum, memegang amanah untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Mereka adalah penjaga moral bangsa dan garda terdepan dalam memastikan keadilan sosial. Ketika masyarakat kecil diperlakukan adil dan hukum tidak tumpul ke atas, maka kehadiran negara akan dirasakan oleh rakyat.

Sumpah jabatan yang diucapkan oleh setiap ASN bukanlah formalitas belaka, melainkan janji moral dan spiritual yang disaksikan oleh masyarakat dan Tuhan Yang Maha Mengetahui. Sumpah ini harus dijalani dengan kesadaran penuh, sehingga setiap tindakan dipertimbangkan secara etis dan bijaksana.

Reformasi ASN adalah tugas bersama yang membutuhkan dukungan politik dan seluruh komponen bangsa. Tanpa dukungan ini, cita-cita reformasi birokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka.