Golkar Tegaskan Komitmen Penuh Dukung Prabowo Subianto Hingga Dua Periode

Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk periode pemerintahan selanjutnya. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar sinyal politik, melainkan sebuah komitmen yang telah diikrarkan sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai.

Bahlil menjelaskan bahwa Golkar akan terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga masa jabatan mereka berakhir. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan kesiapan Golkar untuk mendukung Prabowo hingga dua periode, jika itu yang menjadi pilihan. "Kita bicarakan, enggak ada masalah," ujarnya, menekankan fleksibilitas dan dukungan tanpa syarat dari Golkar.

Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil menepis keraguan terhadap kemampuan Prabowo dalam memimpin negara. Ia mengingatkan bahwa Prabowo, meskipun saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, memiliki akar yang kuat di Golkar. Bahlil menegaskan bahwa Golkar akan terus menjaga dan mendukung Prabowo, tanpa memandang perbedaan afiliasi partai politik.

"Beliau itu, awalnya adalah kader Golkar. Beliau adalah alumni Golkar. Kami sebagai keluarga besar Golkar akan menjaga beliau sampai kapan pun dan di mana pun," tegas Bahlil.

Pernyataan dukungan Golkar ini menambah daftar partai politik yang telah menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Sebelumnya, Partai Gerindra telah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden pada ulang tahun ke-17 partai. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, juga secara terbuka menyatakan dukungannya, dengan syarat PAN diajak berdiskusi dalam menentukan calon wakil presiden.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, memilih untuk tidak terburu-buru dalam memberikan dukungan. Cak Imin, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengambil keputusan mengingat masa pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan.