Kontroversi Pemberhentian Tenaga Pendamping Profesional Kemendes PDT: Ancaman PHK Massal dan Implikasi Hukum

Polemik pemberhentian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) Pemilu 2024 telah memicu perdebatan sengit. Keputusan Kemendes PDTT ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menilai alasan penghentian TPP tersebut tidak berdasar dan cenderung dibuat-buat. Tidak terdapat aturan yang secara eksplisit melarang TPP untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih.

Syaiful Huda menekankan pentingnya pengelolaan TPP berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur dan transparan. Lebih lanjut, beliau menyoroti aspek legal formal dari kasus ini. Dari kronologi kejadian, tidak ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TPP yang mencalonkan diri sebagai Caleg. Tidak ada pula teguran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, polemik ini perlu dilihat secara komprehensif dan obyektif.

Tiga Isu Krusial yang Muncul:

• Dampak Sosial Ekonomi: Pemberhentian TPP secara massal berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius, terutama ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan individu. Di tengah tren PHK yang meningkat, kebijakan ini dinilai kontraproduktif dan dapat memicu masalah sosial yang lebih luas.
• Citra Pemerintah: PHK massal ini dapat berdampak negatif terhadap citra pemerintahan, terutama jika berujung pada aksi protes dan demonstrasi dari TPP yang terdampak. Pengalaman sebelumnya dengan aksi demonstrasi pegawai di kementerian lain seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk menghindari eskalasi konflik serupa.
• Aspek Legal Standing: Analisis menyeluruh terhadap legal standing dari kebijakan ini sangat penting. Tanpa kajian yang mendalam, keputusan tersebut rentan terhadap interpretasi subjektif dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Awal Mula Polemik dan Analisis Hukum:

Polemik berawal dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDTT. Dalam lampiran SPK terdapat poin yang menyatakan bahwa TPP yang mencalonkan diri sebagai Caleg tanpa mengundurkan diri akan diberhentikan secara sepihak. Klausul ini dianggap kontroversial, karena bertentangan dengan Surat Kemendes PDTT Nomor 1261/HKM.10/VI/2023 yang menegaskan tidak adanya aturan yang mewajibkan TPP mundur dari pekerjaannya jika maju sebagai Caleg.

Lebih lanjut, KPU RI juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 740/PL.01.4-SD/05/2023 yang menyatakan bahwa Caleg yang berprofesi sebagai TPP tidak diwajibkan mundur atau cuti. Surat-surat tersebut menjadi dasar legal standing bagi TPP untuk mencalonkan diri tanpa harus mengundurkan diri. Meskipun Kemendes PDTT berhak untuk menetapkan kebijakan internal, penerapannya seharusnya bersifat prospektif, bukan retroaktif. Pemberhentian TPP yang telah mencalonkan diri di Pemilu 2024 dinilai tidak adil dan dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran serta melanggar hak konstitusional warga negara.

Jalan Tengah dan Rekomendasi:

Untuk menyelesaikan polemik ini, pendekatan persuasif dan dialogis sangat diperlukan. Semua pihak terkait harus duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan mengedepankan asas kekeluargaan dan kemaslahatan. Pemerintah perlu memperhatikan dampak luas dari kebijakan ini, terutama dalam konteks tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini. Penyelesaian yang bijak dan terukur akan menciptakan stabilitas dan mencegah dampak negatif yang lebih besar bagi pemerintahan dan masyarakat.