Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan rencana penyaluran tunjangan secara langsung kepada guru honorer dan guru yang belum menyelesaikan pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1). Pengumuman penting ini dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada tanggal 2 Mei 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan informasi ini usai pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu, 30 April 2025. Menurut Mu'ti, program bantuan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para pendidik di seluruh Indonesia.

"Bantuan untuk guru yang belum D4 atau S1 itu masing-masing Rp 3 juta per semester. Nanti angkanya akan disampaikan Bapak Presiden pada saat peluncuran di Bogor. Insyaallah pada hari Jumat 2 Mei siang, pada saat Hardiknas," ujar Mu'ti.

Skema bantuan yang akan diberikan bervariasi, disesuaikan dengan jenjang pendidikan guru. Guru yang belum mencapai kualifikasi D4 atau S1 akan menerima bantuan sebesar Rp 3 juta per semester. Sementara itu, guru honorer akan menerima tunjangan sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

"Insyaallah akan ada nanti pencanangan program transfer langsung untuk guru honorer masing-masing guru mendapatkan Rp 300 ribu per bulan," kata Mu'ti.

Sebelumnya, Menteri Mu'ti telah membahas perihal tunjangan guru honorer saat acara Halalbihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadikbud) pada tanggal 11 April 2025. Tunjangan ini akan diberikan kepada guru honorer yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Belum bersertifikasi.
• Pendapatan termasuk dalam desil 1 hingga 10.
• Tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Tunjangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi guru honorer di bawah naungan Kemendikdasmen, tetapi juga bagi guru honorer di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Jumlahnya terdata 785 ribuan di kita saja (Kemendikdasmen). Di Kemenag ada lagi. Bulan Mei kita transfer, direct transfer ke guru yang bersangkutan," jelasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen, Suharti, menambahkan bahwa pemerintah juga berencana memberikan bantuan kepada guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi pendidik.

"Sudah disetujui. Sekarang pembicaraan dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Data lengkap by name and by address guru-guru di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), memastikan guru-guru itu ada di data BPS DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), dipadankan BPS, berapa orang belum sertifikasi, NIK valid, desil 1 hingga 10," jelasnya.

Suharti menyatakan bahwa jumlah penerima bantuan masih dalam tahap finalisasi, tetapi pemerintah berharap penyaluran dapat dimulai pada bulan Mei. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Indonesia.