Penundaan Pengangkatan CASN 2024: Pemerintah Pastikan Keadilan dan Keseragaman

Pemerintah telah mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, yang meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan CPNS kini dijadwalkan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026. Keputusan ini memicu berbagai pertanyaan, terutama terkait alasan penundaan dan dampaknya terhadap para pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi. Penundaan ini berbeda dari jadwal awal yang menetapkan pengangkatan CPNS pada Maret 2025 dan PPPK tahap 1 dan 2 pada Februari dan Juli 2025, masing-masing.

Penjelasan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan utama penundaan, menurut berbagai pejabat pemerintah, adalah untuk mewujudkan keseragaman Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi seluruh CPNS dan PPPK di seluruh instansi pemerintah. Selama ini, disparitas TMT antar-instansi menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih adil dan efisien. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menekankan pentingnya keseragaman ini untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh ASN yang diangkat.

Klaim terkait efisiensi anggaran sebagai alasan penundaan telah dibantah oleh pihak pemerintah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, secara tegas menyatakan bahwa penundaan ini tidak terkait dengan kebijakan penghematan anggaran. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Menpan RB. Fokus pemerintah tetap pada memastikan seluruh pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai ASN, tanpa ada yang dirugikan.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB, Aba Subagja, menambahkan bahwa penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi CASN terpilih untuk lebih mempersiapkan diri. Masa penundaan ini, menurut Aba, dapat dimanfaatkan untuk mempelajari budaya birokrasi dan memahami nilai-nilai ASN, sehingga mereka lebih siap dan adaptif saat mulai bertugas. Hal ini juga diutarakan oleh Haryomo, yang menekankan pentingnya kesiapan para CPNS dalam memahami birokrasi, tugas, dan aturan disiplin ASN sebelum resmi bekerja.

Meskipun memahami kekhawatiran para CASN yang mungkin telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa kepastian pengangkatan tetap dijamin. Aba Subagja meminta para pelamar yang telah lulus seleksi untuk tidak khawatir, dan menegaskan bahwa pengangkatan mereka tetap akan terlaksana sesuai jadwal baru. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan waktu yang cukup bagi CASN untuk beradaptasi dan memahami lingkungan kerja baru mereka sebelum memulai tugas resmi.

Berikut ringkasan poin-poin penting terkait penundaan pengangkatan CASN:

• Penundaan Pengangkatan: CPNS diundur ke 1 Oktober 2025, PPPK ke 1 Maret 2026.
• Alasan Utama: Menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) antar instansi.
• Bukan Efisiensi Anggaran: Pemerintah membantah isu penundaan terkait penghematan anggaran.
• Kepastian Pengangkatan: Semua pelamar yang lulus seleksi tetap akan diangkat.
• Masa Persiapan: Penundaan memberikan waktu bagi CASN untuk beradaptasi dengan budaya birokrasi.
• Kesepakatan Pemerintah dan DPR: Penyesuaian jadwal merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.