Senator Fahira Idris Dorong Keterlibatan Aktif Buruh dalam Pembangunan Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, menyoroti peran penting kaum buruh dalam pembangunan nasional. Menurutnya, gerakan buruh saat ini telah bertransformasi menjadi kekuatan moral yang memperjuangkan berbagai isu krusial, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, kesetaraan gender, hingga keadilan sosial. Oleh karena itu, Fahira Idris menekankan perlunya upaya bersama untuk menjadikan buruh sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan.

"Kita harus memastikan bahwa buruh tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah masa depan bangsa," tegas Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa suara buruh harus diakomodasi dalam setiap pengambilan keputusan. Kesejahteraan buruh, menurutnya, adalah fondasi kekuatan Indonesia. Hal ini menjadi refleksi penting di Hari Buruh.

Fahira Idris memberikan empat rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan buruh agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional:

  • Penguatan Sistem Pengupahan yang Adil dan Adaptif: Pemerintah perlu meningkatkan sistem penetapan upah berbasis negosiasi tripartit yang mengedepankan dialog sosial antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

    • Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus dilakukan setiap tahun, bukan lima tahun sekali, dengan memasukkan komponen kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan keluarga buruh agar pengupahan adil dan adaptif.
  • Penguatan Serikat Buruh dan Organisasi Pekerja: Serikat buruh adalah pilar utama dalam melindungi hak-hak pekerja. Namun, banyak serikat masih menghadapi berbagai kendala.

    • Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan berupa pelatihan advokasi, bantuan hukum, akses informasi kebijakan, serta perlindungan terhadap hak untuk berserikat. Serikat buruh yang profesional akan menjadi mitra strategis pemerintah.
  • Perluasan Cakupan Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja Inklusif: Saat ini, masih terdapat buruh sektor informal, pekerja lepas (gig economy), dan buruh migran yang belum terlindungi sistem jaminan sosial.

    • Negara perlu memperluas cakupan BPJS bagi buruh berpenghasilan rendah serta menegakkan aturan keselamatan kerja, khususnya di sektor rawan dan bagi pekerja perempuan yang rentan diskriminasi.
  • Pendidikan dan Mobilitas Sosial untuk Generasi Pekerja: Investasi pada pendidikan adalah jalan jangka panjang menuju kesejahteraan buruh. Akses beasiswa pendidikan bagi anak buruh perlu diperluas hingga perguruan tinggi untuk mendorong mobilitas sosial dan keluar dari kemiskinan struktural.

    • Pelatihan reskilling dan upskilling harus ditingkatkan agar buruh siap menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja.

Fahira Idris menyimpulkan bahwa kesejahteraan buruh bukan hanya tentang upah, tetapi juga tentang perlindungan kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga pengakuan atas hak-hak serikat. Jika hal ini tercapai, kemajuan Indonesia akan semakin dekat.