Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh (May Day) yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Kamis, 1 Mei 2025.

Dewan yang akan diisi oleh perwakilan pimpinan buruh dari seluruh Indonesia ini, memiliki mandat untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi pekerja dan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden. Fokus utama dewan ini adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi yang dianggap kurang melindungi hak-hak buruh, serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan.

"Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh dari seluruh Indonesia. Tugas mereka adalah mempelajari secara komprehensif kondisi buruh, dan memberikan nasihat kepada Presiden terkait undang-undang atau regulasi yang tidak melindungi buruh. Masukan ini akan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan," ujar Prabowo.

Selain pembentukan dewan, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan PHK sepihak dan memastikan bahwa proses PHK dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja kita, di-PHK seenaknya," tegas Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa negara tidak akan ragu untuk melakukan intervensi jika ada pengusaha yang mengabaikan hak-hak buruh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

"Bila perlu, negara akan turun tangan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa dirinya merasa sebagai pemimpin bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kurang mampu. Hal ini didasari oleh dukungan yang terus menerus ia terima dari berbagai elemen masyarakat dalam setiap kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Saudara tidak pernah meninggalkan saya. Empat kali saya kalah, yang kelima kita menang. Saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah," pungkasnya.

Rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK ini, merupakan langkah awal pemerintah Prabowo Subianto untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.