Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Aksi ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sebagai simbol persatuan dan semangat perjuangan para pekerja.

Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen buruh dan mahasiswa, tampak tertib saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beberapa peserta bahkan menunjukkan sikap hormat, sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan buruh.

Sunarno, perwakilan dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), menyampaikan orasi pertama dari atas mobil komando. Ia mengapresiasi kehadiran seluruh peserta aksi dan menyoroti isu utama yang menjadi perhatian bersama, yaitu maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.

"Upah buruh banyak dikurangi, PHK terjadi di mana-mana," tegas Sunarno dalam orasinya. Ia menjelaskan bahwa gelombang PHK tidak hanya melanda satu atau dua sektor saja, melainkan hampir seluruh industri, termasuk tekstil, garmen, elektronik, otomotif, dan lain-lain.

Menurut Sunarno, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengatasi krisis ekonomi yang berdampak langsung pada nasib para pekerja. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak buruh dan menciptakan lapangan kerja yang layak.

Adapun tuntutan yang disuarakan dalam aksi May Day 2025 di depan Gedung DPR meliputi:

• Menolak PHK dan memastikan keamanan kerja bagi seluruh pekerja.
• Menuntut kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
• Mencabut undang-undang yang merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha.
• Memperluas jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh pekerja.
• Menghentikan praktik pemberangusan serikat pekerja.

Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan May Day 2025 yang dilakukan oleh berbagai organisasi buruh di seluruh Indonesia. Para buruh berharap, suara mereka dapat didengar oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga tercipta kondisi kerja yang lebih baik dan adil bagi seluruh pekerja di Indonesia.