Momentum bersejarah mewarnai perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di tengah-tengah para pekerja, sebuah langkah yang dipandang sebagai wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan kaum buruh.

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Sedunia, Shoya Yoshida, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya. Menurutnya, ini merupakan indikasi kuat bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masa depan buruh di Indonesia. "Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia," ujar Yoshida dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh yang hadir.

Yoshida juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait isu ketenagakerjaan. Ia meyakini bahwa putusan tersebut dapat menjadi landasan penting untuk menyusun regulasi yang lebih berpihak kepada kepentingan buruh. Serikat Buruh Sedunia, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan buruh Indonesia dalam melindungi hak-hak dasarnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya mencari solusi komprehensif untuk mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi salah satu perhatian utama para buruh. "Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo kepada awak media.

Prasetyo menjelaskan bahwa isu PHK telah menjadi fokus pembahasan intensif dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah, kata dia, berupaya merancang solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Tujuannya adalah untuk mengatasi potensi PHK sejak dini, sehingga dampak negatifnya terhadap para buruh dapat diminimalisir.

Kehadiran Presiden Prabowo di May Day 2025 dan upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu ketenagakerjaan menjadi sinyal positif bagi masa depan buruh di Indonesia. Diharapkan, momentum ini dapat menjadi pemicu untuk dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan kesejahteraan yang merata.