Kemenkes Ungkap Daftar Prodi PPDS dengan Tingkat Perundungan Tertinggi: Lebih dari Separuh Kasus Berupa Kekerasan Non-Fisik
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menerima ribuan laporan terkait dugaan perundungan dalam lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sejak membuka kanal pengaduan pada Juni 2023. Dari ribuan laporan tersebut, ratusan kasus telah terkonfirmasi sebagai tindakan perundungan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan rincian mengenai bentuk-bentuk perundungan yang paling banyak dilaporkan. Mirisnya, mayoritas atau sekitar 57% kasus perundungan yang terkonfirmasi berupa kekerasan non-fisik dan non-verbal. Bentuknya beragam, mulai dari pembebanan biaya di luar kebutuhan pendidikan yang nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah (tercatat 91 kasus), penugasan jaga di luar batas kewajaran (91 kasus), penugasan untuk kepentingan pribadi konsulen atau senior (50 kasus), hingga pengucilan atau pengabaian (98 kasus).
Selain kekerasan non-fisik, kekerasan verbal juga menjadi masalah yang cukup signifikan, mencakup 34% dari total laporan. Menkes Budi menyoroti penggunaan sebutan-sebutan tidak pantas yang kerap kali muncul dalam jaringan komunikasi PPDS. Sementara itu, kekerasan fisik menyumbang 8% dari total kasus yang dilaporkan. Beberapa contoh kekerasan fisik yang terungkap antara lain perintah untuk mengunyah cabai, melakukan push-up, memakan telur mentah, hingga berdiri selama berjam-jam. Kekerasan fisik ini banyak ditemukan hampir di semua laporan yang masuk.
Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kemenkes mencatat daftar program studi (prodi) dengan laporan kasus perundungan terbanyak. Berikut adalah daftar 10 prodi dengan jumlah laporan tertinggi:
- Penyakit Dalam: 80 kasus
- Bedah: 46 kasus
- Anestesi: 27 kasus
- Obgyn: 22 kasus
- Anak: 21 kasus
- Mata: 16 kasus
- Bedah Plastik: 16 kasus
- Bedah Saraf: 16 kasus
- Orthopedi: 15 kasus
- Neurologi: 14 kasus
Dari total 600 kasus perundungan yang diterima Kemenkes, lebih dari 300 laporan berasal dari rumah sakit pemerintah. Beberapa rumah sakit Kemenkes dengan jumlah laporan perundungan tertinggi antara lain:
- RSUP Kandou Manado: 77 kasus
- RSUP Hasan Sadikin: 55 kasus
- RSUP IGNG Ngoerah: 42 kasus
- RSUP Dr. Sardjito: 36 kasus
- RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo: 32 kasus
- RSUP Moh. Hoesin Palembang: 29 kasus
- RSUP Dr. Kariadi: 28 kasus
- RSUP H. Adam Malik: 27 kasus
- RSUP Dr. M. Djamil: 22 kasus
- RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo: 15 kasus