TNI Angkatan Laut (AL) secara terbuka menyambut usulan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap sorotan yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady menyatakan kesiapan TNI AL untuk diaudit, bahkan mempersilakan ICW untuk mendampingi proses tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan objektivitas dan keterbukaan dalam pemeriksaan. "Silakan. Kalau perlu ICW mendampingi. Biar tahu kebenarannya kan,” ujar Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady.

Kadispenal menegaskan bahwa pengadaan Bahan Bakar Minyak Pelumas (BMP) di lingkungan TNI AL selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Audit internal oleh BPK dan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara rutin dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Lebih lanjut, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady menjelaskan bahwa kebijakan terkait BMP tidak hanya menjadi ranah TNI AL, melainkan juga melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Bahkan, pengelolaan kebijakan BMP ke depan akan sepenuhnya ditarik ke Kemenhan. Hal ini bertujuan untuk sentralisasi dan standarisasi dalam pengelolaan BMP di seluruh lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas desakan ICW kepada BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pembelian BMP TNI AL ke Pertamina. Desakan ini merupakan respons terhadap permintaan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali terkait pemutihan tunggakan BMP TNI AL ke Pertamina sebesar Rp 2,25 triliun.

ICW menolak permintaan pemutihan tersebut dan mendesak agar BPK melakukan audit secara komprehensif serta membuka hasilnya kepada publik. Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menekankan pentingnya mekanisme check and balances yang ideal dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk dalam pengadaan BMP TNI AL.

Dengan dibukanya pintu bagi audit BPK dan keterlibatan ICW, TNI AL menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Langkah ini diharapkan dapat menjawab keraguan publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi TNI AL.

Berikut adalah poin-poin penting yang menggarisbawahi situasi ini:

• TNI AL membuka diri terhadap audit BPK terkait pembelian BBM.
• ICW dipersilakan untuk mendampingi proses audit.
• Pengadaan BMP di TNI AL diklaim sudah sesuai prosedur.
• Kebijakan BMP akan ditarik ke Kemenhan.
• ICW mendesak audit menyeluruh dan penolakan pemutihan tunggakan BMP.