Kontroversi Tarif Impor: Gedung Putih Bereaksi Keras Terhadap Rencana Amazon

Washington D.C. – Sebuah kontroversi mencuat setelah muncul laporan bahwa Amazon berencana untuk menampilkan informasi biaya tarif impor pada produk-produk yang dijual di platform e-commerce mereka. Kabar ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintahan Presiden Donald Trump, bahkan berujung pada percakapan telepon antara Trump dan pendiri Amazon, Jeff Bezos.

Menurut laporan yang pertama kali dipublikasikan oleh Punchbowl News, Amazon disebut-sebut akan mencantumkan rincian tarif impor di samping harga produk, memungkinkan konsumen untuk melihat secara langsung dampak kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh pemerintahan Trump.

Seorang pejabat senior Gedung Putih yang namanya dirahasiakan mengungkapkan kepada CNN bahwa Presiden Trump sangat marah mendengar kabar ini. "Tentu saja dia marah. Mengapa perusahaan bernilai miliaran dolar AS harus membebankan biaya kepada konsumen?" ujar pejabat tersebut.

Kekhawatiran Gedung Putih adalah bahwa transparansi semacam itu akan memperburuk citra publik terhadap kebijakan tarif impor Trump, yang diklaim bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, bahkan menyebut rencana Amazon sebagai "tindakan politis yang bermusuhan dengan pemerintah".

Leavitt juga mengungkit laporan lama yang menyebut Amazon memiliki afiliasi dengan pemerintah China. Tudingan ini menambah panas suasana, memperkuat kecurigaan Gedung Putih terhadap motif di balik rencana transparansi tarif impor Amazon.

Menanggapi kontroversi ini, Amazon mengeluarkan bantahan resmi. Juru bicara perusahaan menyatakan bahwa tim kecil yang mengelola toko Amazon Haul sempat mempertimbangkan ide untuk mencantumkan biaya impor pada produk-produk murah buatan China. Namun, rencana tersebut tidak pernah disetujui dan tidak akan diimplementasikan.

"Tim yang mengelola toko Amazon Haul berbiaya rendah kami, memang sempat mempertimbangkan ide untuk mencantumkan biaya impor pada produk tertentu. Namun, hal ini tidak pernah disetujui dan (tidak) akan terjadi," kata juru bicara Amazon, berusaha meredam kekhawatiran yang muncul.

Akibat laporan awal dari Punchbowl News, saham Amazon sempat mengalami penurunan sekitar 2 persen. Namun, setelah bantahan resmi dari perusahaan, saham tersebut dilaporkan pulih kembali.

Terlepas dari bantahan Amazon, beberapa politisi AS justru mendukung ide transparansi tarif impor. Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, mendesak para pengecer nasional untuk menunjukkan biaya sebenarnya dari tarif baru Trump kepada konsumen.

"Kepada para pelaku bisnis besar yang menjual barang kepada konsumen, saya katakan: tunjukkan kepada para pelanggan seberapa besar tarif merugikan kantong mereka," kata Schumer, mendukung transparansi harga.

Politisi dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, juga menyayangkan batalnya rencana Amazon. Melalui media sosial, Greene mengungkapkan keinginannya agar informasi tarif impor dapat membantu konsumen menghindari produk dari China.

Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh pemerintahan Trump termasuk penutupan celah perdagangan "de minimis". Aturan ini membatasi masuknya barang murah dari luar negeri, khususnya China dan Hongkong. Dengan ditutupnya celah perdagangan ini, semua barang impor yang sebelumnya tidak dikenakan tarif akan mulai dikenakan pajak. Kebijakan ini berdampak signifikan pada pedagang pihak ketiga yang menjual barang di Amazon, banyak di antaranya memilih untuk tidak lagi berpartisipasi dalam acara belanja Prime Day karena kenaikan biaya.

Kontroversi ini menyoroti ketegangan antara pemerintah dan perusahaan teknologi besar terkait kebijakan perdagangan dan dampaknya terhadap konsumen. Sementara Gedung Putih khawatir tentang potensi reaksi negatif terhadap tarif impor, beberapa politisi dan pengamat industri berpendapat bahwa transparansi harga akan memberdayakan konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi.

Berikut adalah dampak dari laporan Punchbowl News:

• Saham Amazon sempat menurun 2 persen
• Pedagang pihak ketiga mengurangi partisipasi di Prime Day
• Munculnya perdebatan mengenai transparansi tarif impor